Sukses

Berantas Mafia, Jangan Ada Muka Lama di Sektor Migas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam hitungan hari akan mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya.

Sejumlah kalangan terus meminta supaya Jokowi tidak asal memilih pejabat terutama untuk posisi strategis seperti Kementerian ESDM atau tim energi lainnya.

Agar langkah tersebut berjalan, Pengamat kebijakan migas Yusri Usman mewanti-wanti agar Jokowi lebih baik tidak mengambil menteri dari bekas atau mantan pejabat lama untuk masuk dalam kabinetnya.

Dia pun diminta serius memberantas praktik mafia migas. Pasalnya, praktik mafia migas kerap menghalangi membangun kilang dengan dalih keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak dibangun. 

Menurut Yusri, para pejabat Pertamina dari dulu hingga sekarang, selalu tidak mendukung pembangunan kilang-kilang minyak sehingga impor minyak kian membengkak.

Para direksi diminta seharusnya fokus dalam meningkatkan kecukupan migas nasional, bukan malah berurusan dengan para trader untuk berbagai kepentingan.

“Direksi Pertamina ini menurut saya benar-benar menghambat pembangunan kilang. ISC ini kabarnya akan dibubarkan, ternyata ada lobi-lobi dengan DPR hingga terus dipertahankan,” tegas Yusri di Jakarta Senin (13/10/2014). 

Ia menegaskan, sudah tidak bisa lagi mengharapkan Pertamina bisa membangun kilang BBM baru setelah hampir 25 tahun terakhir membangun kilang Balongan, kerena mafia migas selalu menghalangi membangun kilang melalui salah satu direksi Pertamina dengan alasan keuntungan yang tipis dan dianggap tidak layak untuk dibangun.
 
Sementara itu, Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch menambahkan, ke depan tim energi Jokowi-JK maupun pucuk pimpinan Pertamina harus dari luar yang bersih dari praktek-praktek mafia migas.

Ferdinand menambahkan bahwa para pejabat yang duduk di Pertamina, Kementerian ESDM, hingga BUMN, harus bebas dari campur tangan mafia migas.

Pasalnya, akibat mafia migas, negara dirugikan hingga ribuan triliun setiap tahunnya.  Ia minta Jokowi-JK harus membersihkan keterlibatan mafia dan antek asing dalam pengelolaan migas nasional.(Nrm)

Artikel Selanjutnya
4 Catatan Menhub Budi Karya Soal Penyelenggaraan Mudik 2017
Artikel Selanjutnya
Berapa Gaji yang Diterima Presiden Jokowi dan Wapres JK Saat Ini?