Pembangunan Sektor Maritim Perlu Jadi Fokus Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintahan ke depan memasukkan pembangunan maritim sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pasalnya, cakupan sektor maritim cukup luas meliputi sektor kontruksi, sumber daya hayati, mineral, pembuatan kapal, pariwisata dan rekreasi, serta transportasi laut.

"Di dalam perencanaan pembangunan maritim semestinya menjadi gugus tersendiri di dalam RPJMN yang dirumuskan pemerintah mendatang, dimana seluruh kementerian lembaga dan BUMN terkait menjadi pelaksana dari perencanaan gugus maritim tersebut," kata Direktur Riset CORE Mohammad Faisal, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Dia mengatakan, dalam implementasinya seluruh kebijakan pembangunan harus terintegrasi dan terkoordinasi antara satu dengan yang lain. Lanjut dia, kebijakan tersebut mesti menyeluruh masuk ke kebijakan pembangunan infrastruktur kelautan, perizinan, ketenagakerjaan, kelembagaan, pembiayaan, dan lainnya.

Sebagai contoh implementasi kebijakan pembangunan tersebut ialah masuk di bidang pendidikan. Dia mengatakan, harus ada pengembangan keahlian di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi, maupun pendidikan keterampilan.

Pengembangan keterampilan harus sesuai dengan kebutuhan industri kelautan tersebut. " Harus ada link and match, mulai dari bidang pelayanan jasa kelautan, industri perkapalan dan industri perikanan," kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan kebijakan pemerintah saat ini belum terarah dengan baik. Terlihat juga dari serapan tenaga kerja dari lulusan pendidikan dari sektor maritim.

"Tenaga kerja dari sekian banyak jumlah lulusan di sektor perikanan hanya 5 persen. Sisanya lari ke sektor lain, PNS, tenaga administrasi, pedagang. Itu sangat wajar," tukas dia. (Amd/Ahm)