Pembentukan Kementerian Maritim Dinilai Tak Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pembentukan Kementerian Maritim pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo dinilai kurang tepat jika diharapkan mendorong perekonomian di sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengungkapkan, permasalahan sektor kelautan dan perikanan sangat kompleks. Menurut dia, hal tersebut tak bisa diselesaikan oleh hanya satu kementerian saja.

"Jadi pertanyaan besar. Dia bersifat lintas sektoral. Itu dibutuhkan integrasinya satu sama lain," kata dia, dalam acara CORE Media Discussion Jakarta, Selasa (14/10/2014).

Harusnya untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan, perlu kerja sama yang terintegrasi oleh semua kementerian dan memasukannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lalu implementasinya harus ada koordinasi dengan kementerian satu dengan yang lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti CORE sekaligus Pengamat Ekonomi Universitas Padjajaran, Ina Primiana menyebutkan, sebanyak 75 persen kementerian mesti turut serta mendorong sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian tersebut antara lain Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Ini tuh project besar. Kalau jalan kemiskinan turun, orang nganggur akan kurang," ucapnya.

Sayangnya, kata dia saat ini sektor kelautan dan perikanan masih kalah saing. Hal tersebut terlihat dari kapal-kapal nasional yang rata-rata masih berukuran kecil dibanding dengan negara lain. (Amd/Gdn)