Jokowi Harus Mampu Hapus Sebutan Dirty & Danger pada Buruh Migran

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Politisi Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh kedua pejabat tersebut. Salah satu yang mendesak mengenai persoalan tenaga kerja Indonesia mengingat pasar bebas sudah semakin dekat.

Menurut Rieke, pemerintahan baru harus segera menghilangkan atribut Indonesia sebagai pengirim buruh migran. "Indonesia memiliki prestasi, tetapi tidak pernah disinggung negara dikategorikan pengirim buruh migran," kata dia di Jakarta, Senin (20/10/2014).

Selain itu, tugas pemerintah juga menghilangkan karakter pekerja Indonesia yang kerap dicap sebagai 3D yakni dirty, danger, difficult. Hal itu membuat tenaga kerja RI tak bersaing.

Cara terbaik adalah memperkuat industri Indonesia itu sendiri. Bagaimanapun, pemerintah tak boleh semata-mata karena tak bisa memenuhi lapangan pekerja kemudian mengirimkannya ke luar negeri.

"Sehingga pertama kalinya rakyat bekerja di dalam negeri. Ketidakmampuan, tidak boleh kemudian dengan solusinya mengirim ke luar negeri. Pertama kali rakyat harus  bekerja didalam negeri," lanjut dia.

Dia menekankan, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk memperkuat industri nasional. Ujarnya, pemerintah tak boleh menaruh 'kepentingan' untuk memajukan industri dalam negeri.

"Saya berharap, komitmen Jokowi tentang memperkuat industri nasional dan melindungi hak-hak pekerja. Negara lain bisa, tidak bermain sendiri tidak boleh bermental makelar," tukas dia. (Amd/Gdn)