Sukses

Pengusaha Tolak RJ Lino Jadi Menko Maritim Kabinet Jokowi

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan membentuk satu lagi kementerian koordinator (Kemenko), yaitu Kemenko Bidang Maritim.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan membentuk satu lagi kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Salah satu nama yang santer disebutkan menjadi pengisi jabatan Menko Matirim yaitu Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.

Namun, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengaku pesimis kepada kabinet Jokowi jika Lino diangkat menjadi Menko Maritim tersebut.

"Kita menjadi pesimis dengan kabinet Jokowi, karena salah satu calonnya disebutkan nama RJ Lino," ujarnya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Menurutnya, selama memimpin Pelindo II, Lino tidak memberikan perbaikan pada tingginya biaya logistik yang harus ditanggung oleh pengusaha. Bahkan biaya tersebut terus mengalami peningkatan.

"Dia tidak memberikan perbaikan biaya logisitik, bahkan selama ini biaya tersebut malah naik. Saya menjadi tidak optimis," lanjutnya.

Selain itu, Pelindo II juga dianggap gagal mencapai target untuk menjadi operator kelas dunia. Hal ini dibuktikan dengan belum mampunya Pelindo mengelola sendiri Jakarta International Container Terminal (JICT).

"Pelindo II juga sudah gagal menjadi operator kelas dunia. Dia sudah belajar 15 tahun dari Hutchison (operator pelabuhan dari Hongkong), tetapi malah memperpanjang kontraknya. Kalau sudah mampu, kenapa tidak mengoperasikan sendiri," kata dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi meminta Jokowi agar berhati-hati dalam menentukan komposisi menteri dalam kabinetnya. Dia berharap Jokowi memilih menteri yang memiliki pengalaman dan bukan orang baru pada sektornya masing-masing.

"Harus dicari yang berpengalaman. Kabinetnya kan kabinet bekerja, bukan belajar, jadi harus ditempati oleh orang yang punya jam terbang. Masalah dia dari profesional atau tidak, itu haknya presiden," tandasnya. (Dny/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini