Sukses

Kenaikan BBM Subsidi Rp 1.000 Tak Beratkan Rakyat

Semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk kenaikan harga BBM bersubsidi guna memangkas anggaran subsidi energi masih menjadi pro kontra hingga saat ini.

Ekonom sekaligus Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengatakan,  proses pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi ini memang harus dilakukan agar program-program pemeirntahan yang lain bisa berjalan dengan baik.

"Pengalihan subsidi BBM itu perlu dilakukan apalagi pemerintah sekarang punya program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, yang mana itu perlu anggaran. Pengalihan subsidi juga bisa untk bangun infrastruktur, bangun irigasi yang rusak, membangun pedesaan, daerah terpinggir," ujarnya dalam acara Rotary Club Jakarta Menteng Bussines Dinner Meeting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Meski demikian, dia meminta agar jokowi bisa menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap. Kenaikan tahap pertama bisa dilakukan sebesar Rp 1.000 per liter hingga Rp 1.500 per liter. Kenaikan sebesar ini dinilai masih bisa diterima oleh masyarakat.

"Kalau terlalu mahal akan membebani masyarakat dan inflasi akan besar. Maksimum Rp 2.000," lanjutnya.

Ia melanjutkan, semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga agar tidak ada gejolak yang masif di masyarakat.

"Kalau naik Rp 3.000 terlalu besar. Itu perlu pengamanan agar jangan sampai dampaknya besar. Kalau kenaikan besar pengamanannya harus lebih serius. Tapi kalau Rp 1.000 dengan persiapan yang minim pun akan mudah dilakukan. Jadi Kalau besar persiapan lebih serius," katanya.

Dia juga menyatakan kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pada November 2014 pun tidak menjadi masalah asalkan ada kesiapan dari pemerintah.

"Tidak masalah asal bertahap, besarannya seperti yang tadi dan pemerintah siap dengan pengamanannya (kompensasi kepada masyarakat)," tandasnya. (Dny/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.