Sukses

Jokowi Diharapkan Tak Pilih Calon Menteri Terduga Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan susunan menteri dalam kabinet yang dipimpinnya pada, Minggu (26/10/2014) sore ini. Pengumuman tersebut dilakukan setelah merampungkan proses seleksi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan adan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Peneliti Kebijakan Publik Wiend Sakti Myharto meminta, Jokowi untuk tidak memilih calon menteri yang terlibat korupsi, karena berdasarkan kajian, terdapat nama calon menteri dari parpol tertentu yang namanya kuat menjadi salah satu menteri namun rekam jejaknya diduga  korupsi.

"Ada calon menteri yang namanya cukup kuat masuk dalam kabinet Jokowi, tetapi diduga terlibat korupsi yang mungkin saja lolos dalam kajian KPK dan PPATK. Karena itu, kami meminta Presiden Jokowi harus lebih cermat dan teliti dalam memilih calon menterinya," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Dia mengungkapkan, sebenarnya Jokowi masih mempunyai waktu untuk menyeleksi nama-nama calon menterinya. Pasalnya, batas waktu penetapan susunan kabinet maksimal  14 hari setelah pelantikan presiden.

"Jangan sampai rakyat kecewa sama Jokowi hanya karena Jokowi keliru memilih nama calon menteri, lebih-lebih yang terduga terlibat kasus korupsi," lanjutnya.

Selain itu, kabinet Jokowi harus secara konsisten menjalankan amanat Trisakti, karena hal itu telah disampaikan oleh presiden Jokowi dalam pelantikan di MPR beberapa waktu lalu.

Wiend menegaskan, kabinet Jokowi hanya akan terbangun di atas tiga fondasi. Pertama, perlindungan pertanian, perikanan, maritim yang kuat. Kedua, industri yang kokoh, dan keuangan yang kuat bebas dari utang luar negeri. Dan ketiga, bebas dari ketergantungan pada modal asing.

"Upaya menjalankan kabinet Jokowi akan tercermin dari pemilihan menteri yang akan dipilih oleh Jokowi. Maka itu, menteri Jokowi harus merepresentasi kehendak konstitusi," tandasnya.

Senada, Humas Relawan Trisakti Pro Jokowi M Saloka menilai kegaduhan politik dalam penyusunan kabinet Pemerintahan Jokowi JK menjadi isyarat ada tarik menarik kepentingan politik yang sangat kuat didalamnya.

"Buktinya ketika Presiden Jokowi tetap mempertahankan Rini M Soemarno untuk menduduki salah satu pos menteri, padahal ketika menjabat menjadi ketua tim rumah transisi justru rakyat tidak menghendaki karena memiliki rekam jejak tidak bersih," ujar dia.

Menurutnya, banyak kasus yang membelit calon menteri, seperti Rini Suwandi. Bahkan catatan KPK mendukung rekam jejak calon menteri yang memiliki potensi untuk korupsi.

Sebab itu, seluruh relawan dan pendukung Jokowi terus mendukung dan mengawal terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. "Kita tidak mau kehendak rakyat disabotase dan di sandera oleh anasir anasir politik hanya untuk kepentingan pragmatis dan bahkan yang akan mencoba menjauhkan Presiden Jokowi dari kekuatannya itu sendiri yakni rakyat Indonesia," jelasdia.

Lebih lanjut dirinya juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak berpaling dari kehendak rakyat, apalagi berkhianat kepada rakyat indonesia, karena harapan rakyat ada dipundakmu.

Presiden Jokowi harus mampu memberikan komitmennya kepada rakyat untuk berani memberantas mafia-mafia yang berada dibalik nama besarnya. (Dny/Gd)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.