Ini Efeknya Jika Jokowi Batal Naikkan Harga BBM

SPBU — (Fotografer: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan ini. kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah distribusi dari kartu-kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah selesai atau telah tersebar merata.

Lalu apa efeknya jika Jokowi batal menaikkan harga BBM subsidi?

Menurut Deputi Direktur Eksektuf Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, dibatalkan kenaikan harga BBM subsidi secara otomatis maka anggaran subsidi BBM akan melebihi alokasi dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun sehingga akan dan membebani keuangan negara.

Hal ini akan berefek jangka panjang, karena jika pemerintah tak juga menaikkan harga BBM maka subsidi akan terus membengkak. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya konsumsi BBM masyarakat dari waktu ke waktu namun tidak disertai peningkatan produksi minyak di dalam negeri.

Efeknya, jumlah minyak dan produk BBM yang harus diimpor Indonesia semakin besar. Hal ini membuat biaya produksi BBM semakin tinggi, sedangkan harga jualnya masih tergolong murah sehingga pemerintah harus membakar uang ratusan triliun rupiah untuk dana subsidi.

Padahal jika dialihkan dana subsidi tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, hingga kilang minyak.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketahanan energi di masa datang. Pasalnya, jika harga tidak naik masyarakat tidak akan pernah peduli bahwa BBM ini barang langka dan mahal.

"Karena murah, masyarakat jadi boros," kata Komaidi saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (6/11/2014).

Imbas lainnya yaitu murahnya harga BBM berdampak pada meningkatnya tingkat kemacetan. Pasalnya, masyarakat akan memilih memakai menggunakan mobil dan motor sehingga macet terjadi di mana-mana.

"Pergi dengan jarak dekat saja pakai motor atau mobil. Kalau BBM dijual lebih mahal maka masyarakat akan lebih selektif dalam menggunakan kendaraan pribadinya. Mereka akan menentukan kapan waktunya naik kendaraan umum," paparnya.

2 dari 3 halaman

Kapan harga naik?

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan BBM subsidi akan naik pada bulan ini. Namun, kapan tanggal resmi kenaikannya, Jusuf Kalla belum mau mengungkapkannya.

Menurut Jusuf Kalla, kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah distribusi dari kartu-kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah selesai atau telah tersebar merata.

"Pokoknya bulan inilah (harga BBM naik). Menunggu kartu (KIS, KIP, dan KKS) tersebar," tutur Pria yang akrab disapa JK di Jakarta, Senin 3 November 2014.

Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang mengkaji ulang berapa besar kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Pengkajian ulang tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kembali dengan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan tentu saja kuota subsidi.

"Saat ini kebetulan harga minyak dunia tidak tinggi juga jadi tentu ada perhitungan baru lagi," tegas JK.

3 dari 3 halaman

Kemana uang subsidi mengalir?

Presiden Jokowimemberikan arahan pengalihan subsidi BBM harus tersalur ke sektor produktif. Subsidi BBM saat ini sudah terbilang besar karena harga minyak sekitar Rp 11.500 per liter harus ditomboki negara sehingga harga BBM di pasar mencapai Rp 5.500 per liter untuk solar dan Rp 6.500 untuk premium.

Pemerintah pun berencana mengalihkan subsidi tersebut ke sektor lain. Pengalihan subsidi BBM tersebut akan diiringi dengan kenaikan harga BBM.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan arahan tersebut berdasarkan rapat kerja dengan Presiden Joko Widodo.

"Tentang pengalihan subsidi ke kegiatan produktif. Kemarin ada rapat kerja," kata Sudirman, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu, 5 November 2014.

Sudirman mengungkapkan, sektor produktif yang dimaksud antara lain pembangunan irigasi, fasilitas pendinginan ikan, pelabuhan, bantuan bibit, kapal untuk nelayan.

"Di mana bapak presiden jelaskan irigasi harus dibangun, akan jadi program prioritas. Jadi harus diyakinkan pemberian ke rakyat diterima rakyat," tambah dia.

(Ndw)