1.000 Kampung Nelayan akan Dibangun Pakai Dana CSR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun 1.000 kampung nelayan pada tahap awal akan menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dia menjelaskan, hal ini lantaran dana untuk membangun perkampungan tersebut belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

"Langkah awalnya dengan CSR non-APBN. Karena belum masuk APBN 2014 dan pada 2015 baru akan dipacu masuk ke APBN," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2014).

Dia menjelaskan untuk dana PKBL, kebanyakan akan berasal dari perusahaan BUMN. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN tersebut harus membuat laporan terlebih dahulu kepada Kementerian BUMN.

"PKBL yang BUMN ini sebenarnya ingin sekali menyalurkan, tapi harus lapor ke Kementerian BUMN soal berapa PKBL yang disalurkan. Nah justru sekarang harus pintar-pintarlah masyarakat lain menyusun PKBL," katanya.

Sementara untuk bantuan bagi nelayan yang tidak mampu akan tetap disalurkan melalui kartu perlindungan sosial yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Namun Indroyono mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah nelayan yang akan mendapatkan kartu tersebut.

"Nelayan yang tidak manpu yang kami utamakan adalah memberikan Kartu Indonesia Pintar dan Kantor Indonesia Sehat, serta Kartu Keluarga Sejahtera, dimana bisa di sekolah, dan di cover anaknya. Kalau jumlah nelayannya kan ada 2,4 juta nelayan, itu saya harus cek lagi," katanya.

Sedangkan untuk konsep pembangunan perkampungan nelayannya, Indroyono menyatakan bahwa hal tersebut sedang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kalau kampung nelayan itu di KKP, jadi tanya Bu Menteri KKP. Tapi kami terus koordinasikan," tandasnya. (Dny/Gdn)