Sukses

Dua Hal yang Diperbaiki Agar Pertumbuhan Ekonomi RI 7%

Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kurang untuk memberikan peluang ekonomi tumbuh membuat ekonomi tak berdaya.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kekurangan Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai peluang dalam berbisnis.

"Sebagai pengusaha kita mempunyai pandangan, soal bisa menjadi positif bisa jadi negatif, soal bisa jadi pesimistis, bisa jadi optimistis. Itu lah beda pengusaha dengan pengamat," ujar JK di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Dia mengatakan, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia, seperti impor, defisit dan belum mencukupinya kebutuhan infrastruktur yang baik sebagai penunjang ekonomi.

"Kalau pengusaha itu justru balik, itu kesempatan. Kalau macet bikin fasilitas umum, kalau nggak ada listrik itu kesempatan bangun listrik. Itu sudut pandang yang harus kita jalani. Itu lah better opportunities," lanjutnya.

Menurut JK, ada dua instrumen penting dalam suatu negara, yaitu APBN dan kebijakan. Dia antara kedua hal tersebut akan muncul program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, pada dua tahun terakhir ini APBN Indonesia tidak berdaya untuk menggerakkan ekonomi yang lebih maju seperti yang selalu dikatakan ruang fiskal, yaitu itu ruang agar anggaran yang tersedia bisa mendorong laju ekonomi.

"APBN benar naik, tapi anggaran rutin lajunya lebih tinggi lagi. Belanja pegawai, bayar bunga, bayar utang dan subsidi yang lebih 22 persen dari seluruh anggaran negeri ini. Sehingga capex (capital expenditure/belanja modal) negeri ini lebih mengecil dari 20 persen tahun lalu menjadi 10 persen dewasa ini. Itu lah yang terjadi di negeri kita. Akibat bukan kecil APBN, tapi penggunaannya yang kurang memberikan peluang ekonomi untuk tumbuh," jelasnya.

Namun, di sisi lain, masih ada kebijakan yang harus memberikan peluang agar pengusaha dapat bekerja dengan baik. Menurut JK, suatu kebijakan akan mengalami kelambatan akibat banyak hal, salah satunya yaitu birokrasi banyak korup. Dengan begitu akan menimbulkan pertumbuhan menurun.

"Kita tahu semua, ini bukan hanya masalah domestik tapi luar juga sperti ekonomi Eropa, Amerika dan sebagainya," kata dia.

Namun jika kedua hal ini bisa diperbaiki oleh pemerintah, lanjut JK, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bisa tercapai.

"Dari sisi itu ada hal yang baik. Dengan APBN yang kurang berdaya dan kebijakan lamban, kita masih bisa tumbuh 5 persen-5,2 persen tahun ini. Artinya sedikit saja diperbaiki 2 hal itu, kita bisa tumbuh 7 persen," tandasnya. (Dny/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini