Rentan Jadi Sapi Perahan, Seleksi Bos Pertamina Harus Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno agar mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dilakukan secara transparan.

Hal ini dilakukan mengingat hingga saat ini belum ada informasi langsung dari Rini mengenai kriteria dan tahapan apa yang sedang ditempuh dalam proses seleksi Direktur Utama Pertamina itu.

Ketua Badan Pengawas Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan Publish What You Pay (PWYP), Fabby Tumiwa mengatakan Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan 'sapi perahan' untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai-partai penguasa.

“Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat,” kata Fabby dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/11/2014).

Fabby menjelaskan masyarakat juga meminta pemerintah untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagaian dari proses seleksi orang nomor satu di BUMN terbesar di Indonesia itu. Hal itu ditujukan untuk membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang akan transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.

Sementara itu, Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menambahkan Dirut Pertamina juga harus mampu memotong rente perdagangan minyak dan pengadaan bbm yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi agar publik dapat merasionalisasi harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat.

“Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi orang ‘titipan’ saja,” tukasnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo diminta menyetujui Keputusan Presiden (Kepres) berisi pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Terkait ini, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Effendy Simbolon mengatakan ini merupakan upaya untuk memutus rantai Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penunjukan 25 direksi BUMN strategis itu.

Menurutnya, hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak negatif pada Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi.

"Ini kan tidak bisa dibiarkan terlalu lama orang-orang seperti ini hidup. Akan merusak pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi jangan segan-segan untuk mereshuffle dia. Karena saya kira dia dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet," tegasnya. (Yas/Ndw)