Cerita di Balik Kenaikan Harga BBM Subsidi

SBY Ogah Naikkan Harga BBM

Usai resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden RI ke-7, Jokowi menghadapi tugas berat yaitu kuota dan anggaran BBM subsidi yang tidak cukup hingga akhir tahun jika tidak ada penyesuaian harga. 

Meski belum dilantik, Jokowi rela menyambangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bali demi membahas soal anggaran subsidi BBM. Di sela acara World Forum UN Alliance of Civilization, yang digelar pada 27 atau 28 Agustus lalu, Jokowi meminta SBY untuk menaikkan harga BBM sebelum lengser pada 20 Oktober.

Namun harapan Jokowi itu pupus, SBY menolak dengan tegas usulan menaikan harga BBM subsidi di akhir masa jabatannya.

Pasalnya, kenaikan tersebut bakal memberatkan masyarakat. Apalagi awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikkan tarif listrik. Tak hanya itu, elpiji 12 kilogram juga ikut naik.

Oleh karena itu, pemerintahan SBY tidak akan melakukan tambahan beban lagi terhadap masyarakat. Apalagi setiap terjadi kenaikan BBM akan memacu terjadinya inflasi dan tentunya kenaikan angka kemiskinan.

Menangapi sikap SBY, Presiden Jokowi suka tidak suka harus menghadapi permasalahan berat terkait struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Pengamat LIPI, Latif Adam, SBY terlalu memikirkan dampak jangka pendek yang akan ditimbulkan jika pengurangan anggaran subsidi BBM melalui mekanisme kenaikan harga. Namun dia tidak melihat efek positifnya untuk ekonomi maupun fiskal Indonesia jangka panjang.

"Mungkin SBY memikirkan kalau harga BBM naik, inflasi bisa naik, kemiskinan bertambah, pertumbuhan ekonomi terganggu karena kontribusinya masih ditopang konsumsi. Kemungkinan besar ini yang ditakutkan beliau, tapi justru mengorbankan jangka panjang," terangnya.

Mau tidak mau Jokowi harus segera mengambil langkah cepat untuk mereformasi fiskal Indonesia dengan cara menekan anggaran subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM.

Terlontar dari Tim Transisi

Rencana kenaikan harga BBM subsidi pertama kali dilontarkan oleh Dewan Penasihat tim transisi Jokowi JK, Luhut Panjaitan. Pada Selasa, 30 September lalu, Luhut mengungkapkan pemerintahan Jokowi akan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014.

Kala itu Luhut menuturkan kenaikan harga BBM bersubsidi sudah dirumuskan tiga bulan yang lalu, namun baru diputuskan pada Jumat, 26 September 2014.

Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan ditunjang dengan BLT untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga. Rencananya, ada 27 juta orang masyarakat yang mendapat BLT.

"Pasti ada (BLT), ada 27 juta orang," ungkap Luhut.

Rencananya pengumuman harga BBM subsidi bakal dilakukan pada awal November 2014. Namun harus tertunda karena  pemerintah masih melakukan perhitungan ulang mengenai besaran tarif kenaikan yang akan diberlakukan.

Menurut Wapres JK, penghitungan tersebut mengacu pada harga minyak dunia saat ini anjlok ke level US$ 80 per barel.

"Artinya yang dimpor juga naik harganya akibat rupiah tetapi turun harganya karena minyak dunia. Kita hitung kombinasinya berapa persen naik berapa persen," kata JK.

Lagipula, Jokowi juga tengah disibukkan dengan lawatan ke sejumlah negara dan menghadiri sejumlah forum internasional.  Namun JK memastikan kenaikan harga BBM subsidi akan segera diumumkan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air.

Usai menghadiri KTT G20 di Brisbane, Australia, Jokowi tiba di Jakarta pada Minggu, 16 November  2014.  Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Jokowi langsung menggelar sidang kabinet yang khusus membahas mengenai rencana pengalihan subsidi BBM.

Setelah rapat 2,5 jam untuk mencari tahu dampak dari kebijakan itu. Pada Senin (17/11/2014) pukul 21.10 WIB, Jokowi secara resmi menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB.

Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

"Saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 pada Selasa 18 November 2014," ujar Jokowi di Istana Merdeka.

Dia menuturkan kenaikan harga BBM sudah melalui proses pembahasan di tingkat menteri hingga sidang kabinet maupun ratas di istana. Kenaikan harga BBM ini akan dialihkan untuk subsidi ke sektor lain.

"Kami harus memilih dan mengambil keputusan hari ini selesai melalui serangkaian pembahasan di sidang rakor teknis Menko dan ratas di Istana, memutuskan pengalihan subsidi dari konsumtif ke sektor produktif," kata dia.

Turut hadir pada pengumuman tersebut, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Batal Naik Rp 3.000 

Kenaikan itu di luar prediksi sebelumnya jika harga BBM akan naik sebesar Rp 3.000 per liter untuk masing-masing jenis BBM. Lantas apa alasan pemerintah urung mengambil angka kenaikan Rp 3.000 per liter?.

Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ada dua alasan mengapa Jokowi memilih kenaikan sebesar Rp 2.000 per liter.

"Pertama itu, karena kalau kita naikkan Rp 3.000 khawatirnya dampak inflasi akan terlalu besar," kata dia.

Sesuai dengan prediksi Bank Indonesia, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan membawa inflasi terbang ke level 9 persen. Namun dengan kenaikan Rp 2.000 per liter, inflasi diperkirakan hanya akan berada di level  7,2 persen di akhir tahun 2014.

Sementara yang menjadi alasan kedua ialah terlalu tipis‎nya subsidi jika kenaikan ditetapkan Rp 3.000 per liter untuk jenis premium.

"Dengan harga BBM sekarang, kenaikan Rp 3.000 per liter terlalu mepet, karena premium itu subsidi rata-rata per tahunnya Rp 3.500, itulah kenapa Presiden memutuskan Rp 2.000 itu yang terbaik," katanya.

Kenapa Harga BBM harus naik?

Menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi suatu keputusan penting di awal masa kinerja Kabinet Kerja yang membantu Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Menurut Presiden Jokowi, langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.

“Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, dengan kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan subsidi tersebut langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. 

Besaran subsidi yang dikucurkan pemerintah memang cukup besar. Dalam lima tahun terakhir, sekitar Rp 800 triliun uang negara habis untuk subsidi BBM.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya, A Prasetyantoko mengungkapkan ada dua alasan penting yang menjadikan Jokowi harus menaikkan harga BBM.

"Pertama, pemerintah itu volume subsidi BBM hanya dibatasi 46 juta kiloliter (kl) di tahun ini, kalau tidak dinaikkan itu pasti akan jebol‎, dan pemerintah melanggar Undang-undang (UU) APBN," kata Prasetyantoko di Kafe Pisa, Jakarta, Sabtu, 1 November 2014.

Meski kenaikan BBM bersubsidi sudah dilakukan, langkah itu belum tentu mampu mengurangi tingkat konsumsi BBM di masyarakat. Untuk itu, Pertamina harus melakukan langkah-langkah pengaturan distribusi hingga volume subsidi tersebut cukup hingga akhir tahun.

Sementara hal kedua yang menyebabkan pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi adalah demi membangun kemandirian bangsa.

‎"Persoalannya bagaimana kita tidak lagi bergantung kepada sumber energi fosil, suatu saat akan habis, jadi beralih ke energi alternatif, gas misalnya. Jadi ini yang harus juga dipersiapkan pemerintah," jelas dia.

Ditegaskan oleh Prasetyantoko, kenaikan harga BBM bersubsidi ini bukanlah keinginan pemerintah. Namun hal itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. (Ndw)