Pemerintah Naikkan Harga BBM, DPR Enggan Tanggung Jawab

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  tidak tepat dilakukan saat ini. Lantaran, kata dia, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut.

"Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi. Diyakini, pemerintah belum tentu siap menghadapinya," kata Saleh kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Selain itu, menurut Saleh, argumen untuk menaikkan harga BBM dinilai lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, imbuh dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai presiden yang dekat dengan rakyat, tentu pemerintah akan kesulitan untuk mencari pembenaran dalam hal kenaikan BBM ini.

"Kalau memang alasannya karena defisit APBN, pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menanggulangi defisit tersebut," beber dia.

Oleh karena dikaitkan dengan defisit APBN, Saleh berujar, secara politik sebetulnya pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR, karena pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi keputusan sepihak pemerintah.

"APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikkan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertangung jawab," ujar Saleh.

Pada periode yang lalu, Saleh menuturkan, ketika pemerintah hendak menaikkan BBM selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi dibalik kenaikan harga BBM.

Kalau sudah diputuskan bersama, DPR juga otomatis memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan. Saleh menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM ini terkesan mendadak. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kenaikan ini akan dilakukan tahun depan. Karena itu, wajar jika masyarakat tidak memiliki persiapan.

Aksi Turun ke Jalan

Sementara itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Selasa (18/11/2014) menilai kenaikan harga BBM sebuah ironi ditengah turunnya harga minyak dunia, bahkan harga minyak dunia turun ke level terendahnya dalam 4 tahun terakhir.

Pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga terjadi defisit APBN.

Namun pemerintah tidak layak menyalahkan defisit APBN karena beban dari subsidi BBM saja, karena penyebab defisit APBN adalah penurunan target pendapatan negara yang tidak sebanding dengan kenaikan beban belanja negara, bukan hanya karena beban dari subsidi BBM. 

"Maka kami berkesimpulan alasan itu mengada-ngada," kata Eko Wardaya Humas KAMMI.

Ia menambahkan, pemerintah pun kembali menuding bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Padahal dampak dari kenaikan harga BBM akan menimpa pada semua kalangan, terutama menengah ke bawah, bahkan saat harga BBM belum resmi dinaikkan hampir semua bahan pokok sudah merangkak naik.

Pemerintah tak juga berupaya untuk mencari langkah alternatif atau pun solusi lain, meski beberapa tawaran solusi sudah diberikan oleh beberapa menteri perekonomian terdahulu. Bahkan pemerintah mengakali dengan argumentasi mengalihkan sunsidi ke sektor produktif.

Ia menegaskan, sikap pemerintah yang sedemikian rupa menunjukkan, bahwa pemerintah bukan hanya tak bekerja dengan baik, tapi juga membawa kebutuhan rakyat akan BBM pada persaingan bebas, dimana perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air."Maka jelas lah bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh Neolib," tandasnya.

KAMMI sendiri memastikan akan turun ke jalan kembali hari ini menolak kenaikan BBM. Beberapa poin tuntutan antara lain, memaksa pemerintah Jokowi-JK mencabut kebijakan kenaikan harga BBM atau mundur dari jabatannya. Mengganti menteri-menteri Neolib: Sofyan Djalil, Rini Sumarno, Sudirman Said.

"KAMMI mengutuk kebijakan Presiden atas kenaikan harga BBM. KAMMI menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk turun ke jalan ambil alih mandat Presiden," tegasnya. (Taufiq R/Ahm)