Usai Harga BBM Naik, Pemerintah Janji Lakukan Ini

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji akan memperlebar ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah harga BBM naik tahun ini.  

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan, penghematan anggaran negara dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi kurun waktu satu setengah bulan ini sebesar Rp 9,5 triliun. 

 

"Lalu ditahun depan, penghematannya mencapai Rp 110 triliun sampai Rp 140 triliun. Ini diitung dari harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di bawah US$ 100 atau US$ 105 di 2015," terang dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

 

Meski ada perhitungan ruang fiskal lebih besar dari kebijakan tersebut, diakui Bambang bukan berarti pemerintah lepas tangan.

 

Dia mengatakan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan demi memperlebar ruang fiskal dengan cara lain. "Jangan karena ruang fiskal sudah nambah, terus kita tidur-tidur saja," ucapnya. 

 

Pertama, lanjut Bambang, pemerintah akan fokus pada realisasi anggaran subsidi listrik yang sering meleset setiap tahun. Penyebabnya, karena PT PLN (Persero) tidak konsisten dalam mencapai porsi campuran energi sebagai bahan bakar pembangkit listrik. 

 

"Harusnya penggunaan batubara lebih besar daripada bahan bakar minyaknya, realisasinya lain," sambung dia. 

 

Kedua, mantan Wakil Menteri Keuangan itu menuturkan, pemerintah akan mengimbau kepada seluruh menteri untuk mencari penghematan dari perjalanan dinas, rapat, belanja barang dan belanja modal non infrastruktur. Contohnya pembelian mobil, kantor, komputer.  "Jadi diharapkan ada penghematan bersama-sama," tegas Bambang. 

 

Langkah ketiga, kata dia, melakukan review terhadap belanja bantuan sosial (bansos) sehingga jelas output dan penerimanya. "Jangan cuma karena ada anggaran, lalu bagi-bagi saja," ucapnya. 

 

Dan upaya keempat, Bambang bilang, konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan mendukung pembangunan kilang minyak mentah. Rencana ini sudah mendapat dukungan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

 

"Jadi BBG dan kilang biar ada pergerakan, ada kemajuannya," terangnya. 

 

Paling utama, kata dia, memaksimalkan penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutama dari sumber daya alam mineral dan batubara.

 

Sehingga diharapkan pemerintah dapat meraih target penerimaan pajak yang dipatok hampir mendekati Rp 1.400 triliun. (Fik/Nrm)