Top 5 Bisnis: Harga BBM Naik Era Soeharto-Jokowi Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta - Meski telah beberapa hari berlalu, namun kehebohan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih terus terjadi. Padahal, kebijakan ini bukan hanya dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kenaikan harga BBM telah berlangsung sejak zaman Presiden Soeharto. Kenaikan harga BBM menandakan pengurangan subsidi dari pemerintah.

Liputan6.com pun merangkum kebijakan kenaikan harga BBM sejak era Soeharto hingga Jokowi. Artikel ini pun paling banyak dibaca. Berikut daftar lengkap berita paling banyak dibaca, Sabtu (22/11/2014):

1. Lika-liku Kenaikan Harga BBM dari Era Soeharto Hingga Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga BBM naik Rp 2.000 per liter masing-masing menjadi Rp 8.500 per liter untuk premium dan Rp 7.500 per liter untuk solar.

Keputusan menaikkan harga BBM sebenarnya bukan pertama kali diambil pimpinan negara di Tanah Air dan masih diwarnai protes dari berbagai kalangan masyarakat.

2. Waspada! Pulau Derawan Terancam Dicuri Malaysia dan Filipina

Keberadaan manusia kapal ilegal yang memasuki perairan Indonesia rupanya akan berdampak besar pada kedaulatan wilayah Indonesia. Pasalnya saat ini semakin banyak manusia kapal yang nempati perairan dan menepi di daratan nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, dirinya telah menerima laporan mengenai banyaknya imigran gelap yang biasa disebut manusia nelayan ini menetap di Tanjung Batu, Derawan, Kalimantan Timur.


3. DPR Beberkan Efek dari Naikkan Harga BBM, Apa Saja?

Komisi VI DPR secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Secara bulat menyesalkan kebijakan (pemerintahan) Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM bersubsidi, karena membawa dampak serius di berbagai sektor," kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).

5. Menteri Susi Geram Banyak Kapal Berbendera RI Tapi Bodong4. Tanggapan PPATK Soal Jaksa Agung Prasetyo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk HM Prasetyo untuk menjabat sebagai Jaksa Agung. Penunjukan tersebut dinilai oleh banyak pihak tidak sesuai dengan semangat awal Jokowi yaitu tidak diintervensi oleh partai. HM Prasetyo sebelumnya merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang sejak awal mendukung Jokowi untuk menduduki posisi presiden. Terpilihnya Prasetyo ini dinilai syarat dengan kepentingan.

Meski telah banyak kapal yang berbendera Indonesia, namun tidak semuanya mempunyai izin untuk melakukan aktivitas di perairan nusantara.(Nrm)