Tak Puas dengan UMP 2015, Buruh Ancam Demo Besar-besaran

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Jakarta - Merasa belum puas dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015, serikat buruh menyatakan masih akan melakukan aksi unjuk rasa

Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Santoso mengatakan, serikat buruh masih akan menyiapkan rencana aksi unjuk rasa tersebut.

"Dari kami akan terus bergerak menolak penetapan upah di Bekasi dan Jakarta, dalam waktu dekat akan siapkan aksi lebih besar dari kemarin," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dia menjelaskan, selain melakukan aksi turun ke jalan, pada aksi kali ini, buruh akan menyetop seluruh kegiatan produksi di pabrik.

"Kalau kemarin belum terjadi stop produksi secara total, artinya belum terjadi mogok daerah. Ini harus kita seriuskan kembali, paling tidak mesin-mesin produksi di pabrik harus mati dan kita selaraskan dengan penolakan terhadap kenaikan BBM," kata dia.

Santoso juga menegaskan, meski mendapat perlawanan dari pengusaha dan aparat, buruh tetap akan melakukan aksi unjuk rasa ini.

"Walaupun tantangannya sangat tinggi mengingat sikap represi polisi dan tentara, kita akan siapkan secara maksimal," tandasnya.

Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan Pusat Relawan Rakyat Indonesia (PPRI). Ribuan anggota PPRI menggelar aksi dengan memblokade Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.

PPRI melakukan aksi dengan menuntut Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terhadap kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak upah murah buruh di Jakarta.

"Tanpa harus menjadi presiden atau menteri, kenaikan BBM jelas memicu kenaikan macam harga kebutuhan hidup lainnya, dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya," kata Kordinator Aksi Marlo Sitompul.

Marlo melanjutkan, pemerintahan sekarang ini sudah dilingkari orang-orang kapitalis. Dalam aksinya tersebut, PPRI melakukan longmarch dari depan kantor LBH menuju jalan Salemba Raya dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian Sektor Pusat dan Polda Metro Jaya. (Dny/Ndw)