Seleksi Calon Bos Pertamina Sudah di Tahap Akhir

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku proses penyeleksian calon Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sudah masuk tahap akhir.

Dari tujuh nama calon Dirut Pertamina yang dikantongi, kini hanya tersisa tiga nama. "Sudah ada tiga nama," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di kantornya, Kamis (27/11/2014).

Namun Rini masih enggan mengungkapkan siapa saja nama tersebut juga apakah dari kalangan internal atau eksternal‎ perseroan.

Dijelaskan oleh Rini, proses tahap akhir tersebut disebutkannya mengingat saat ini proses seleksi tersebut sudah masuk Tim Penilai Akhir (TPA) yang langsung diketuai Presiden.

"Tinggal tunggu saja, masih dalam proses, bukan hanya di DDI ada PPM (Program Pendidikan Menjemen) juga, tapi sekarang sudah di TPA," kata Rini.

Seperti diketahui, jabatan orang nomor satu di Pertamina tersebut harus segera ditentukan mengingat masa perpanjangan jabatan pelaksana tugas Dirut Pertamina, Muhammad Husein akan habis pada akhir bulan ini.

Husen sendiri ditunjuk oleh Menteri BUMN menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri pada 1 Oktober 2014. Sebagai Plt, dalam surat keputusannya Husen awalnya hanya akan menjabat selama satu bulan.

Terkait ini,  Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo meminta Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan masalah proses seleksi calon direksi dan komisaris BUMN terutama BUMN yang strategis, yakni BUMN yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT. Antam, Perusahaan pertambangan, PT. Semen Indonesia, Perusahaan Perbankan, Perusahaan Pupuk, PT Pindad dan lainnya.

Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap penyehatan, penyelematan dan pengelolaan aset-aset negara dan sumber daya yang dikelola oleh BUMN untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi bisa membentuk tim khusus atau kompartemen yang tugasnya mengawasi BUMN dari proses seleksi hingga pelaksanaan kinerja jajaran direksi BUMN.

Dengan demikian, bisa diharapkan pengelolaan BUMN dapat menjadi lokomotif pembangunan yang dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Kegagalan pengelolaan BUMN selama ini perlu dikoreksi dan dievaluasi. Selama ini bukan rahasia lagi, BUMN selalu menjadi sapi perah elit penguasa dan elit politik tertentu. Proyek-proyek BUMN dikuasai oleh sejumlah kartel yang kong kalikong dengan elit kekuasaan. Jika Presiden Jokowi tidak segera membuat langkah terobosan maka tidak akan ada perubahan signifikan.

Karenanya, langkah menteri BUMN Rini Soemarno dalam proses seleksi direksi Pertamina perlu dikoreksi oleh presiden karena sudah banyak publik yang mempersoalkan kebijakan Rini Soemarno dalam hal seleksi calon direksi Pertamina.

Sejauh ini yang dipersoalkan publik adalah proses perekrutan calon direksi Pertamina yang cenderung tidak transfaran. Ada kesan kuat menteri BUMN ingin memaksakan calon dari luar Pertamina. (Yas/Ndw)