Dirut Baru Pertamina Harus Fokus di Sektor Hulu

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya mengumumkan nama Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Darmawan Prasodjo yang juga mantan tim Pokja Transisi Pemerintahan berharap Dirut baru Pertamina bisa memperbaiki berbagai bisnis Pertamina mulai dari upstream, downstream, hingga midstream. Namun fokus utama pada pembenahan skala prioritas bisa dilakukan di sektor hulu.
 
“Tantangan industri migas sangat besar dan rantainya sangat panjang. Untuk itu di tiap tahapan bisnis bisa menghasilkan value dengan cost yang lebih sedikit, dibutuhkan sikap profesionalisme,” jelas dia, Jumat (28/11/2014).
 
Menurut dia, di sektor hulu seperti kilang, petrokimia perlu segera diperbaiki. Begitu juga di rantai distribusi yang mendesak dilakukan pembenahan.

Sekaligus juga meningkatkan core kompetensi bisnis, dan peningkatan kapabilitas organisasi Pertamina. 

“Di sinilah dari sisi kompetensi teknis dirut baru harus belajar lebih cepat, harus bisa mengawinkan antara kemampuan manajemen dan teknis,” tegas dia.
 
Ia berharap kepemimpinan Dwi yang sudah bagus di Semen Indonesia bisa ditransformasikan ke Pertamina sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih fokus dalam mengelola bisnis.

“Dwi punya track record bagus saat memimpin Semen Indonesia dari proses merger hingga jadi perusahaan berkelas internasional. Dia punya kepemimpinan kuat, semoga bisa ditransformasikan ke Pertamina,” jelasnya.
 
Sebelumnya, Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan salah satu tugas mendesak yakni memaksimalkan energi alternatif melalui konversi BBM ke BBG.

"Ini terutama masalah lambatnya pengembangan infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya" ujar dia.
 
Ia menyarankan, pemerintah menggeber konversi ke BBG minimal di untuk angkutan publik di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur itu juga harus diberikan kemudahan.
 
Ia berharap, agar konversi maksimal, semua pihak mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan bicara.

"Perlu tindakan tegas dari pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berlarut larut" tandasnya.(Pew/Nrm)