Sukses

Jokowi Serahkan DIPA 2015 ke Seluruh Gubernur dan Pejabat Negara

Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri, pejabat tinggi negara dan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan, hari ini.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh menteri, pejabat tinggi negara dan Gubernur se Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dari informasi yang didapatkan dari biro pers Istana Kepresidenan, agenda yang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB ini merupakan penyerahan‎ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015.

Dari pantauan Liputan6.com di Istana Kepresidenan, nampak para Gubernur sudah mulai datang sejak pukul 09.00 WIB, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Gubernur Banten, Rano Karno.

Sementara itu, dari kalangan Menteri Kabinet Kerja, sudah hadir Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husein,‎ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan beberapa menteri lainnya.

‎Seperti diketahui, DIPA 2015 merupakan turunan dari APBN 2015 yang sudah disahkan oleh DPR RI. Nantinya DIPA 2015 tersebut akan digunakan oleh para Menteri dan Gubernur untuk menjalankan visi-misi Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengaku ‎sebelum diserahkan kementerian terkait diharapkan dapat merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015.

Itu karena DIPA 2015 mengikuti pola lama. Nantinya revisi akan kembali diajukan kepada komisi terkait di DPR RI. Dia menilai, sebaiknya revisi DIPA tersebut segera dilakukan.

"Sebaiknya sebelum 2015. Ini APBN 2015 dulu bukan APBN-P. Ini khusus 2015, supaya tahun depan bisa jalan harus diubah nomenklaturnya. Jadi harus dilakukan sebelum 2015 supaya program-program di kementerian bisa jalan mulai Januari 2015," tandas dia.

Jokowi membentuk kementerian baru dalam Kabinet Kerja yang dipimpinnya, yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Khusus Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dulu merupakan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Raky‎at. (Yas/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini