Pengusaha Minta Jokowi Tak Naikkan Tarif Pajak

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memperluas dan meningkatkan basis Wajib Pajak (WP) demi mengejar penerimaan pajak.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (SBS) mengaku paham dengan target pemerintahan baru untuk meningkatkan rasio pajak dari 12 persen ke 16 persen. Namun jangan membebani pengusaha dengan aturan perpajakan baru.

"Peningkatan rasio pajak harus ditujukan pada ekstensifikasi daripada menaikkan tarif pajak dan penambahan pajak baru terhadap dunia usaha," ujar dia dalam acara Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Pullman, Podomoro City di Jakarta Barat, Senin (8/12/2014).

Pasalnya, kata dia, pengusaha telah mendapat hantaman keras dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 7,75 persen. Apalagi kondisi utang swasta pada September 2014 sudah mendekati US$ 160 miliar.

"Besarnya utang swasta ini disebabkan tingginya bunga pinjaman di dalam negeri, sedangkan bunga di luar negeri jauh lebih rendah. Kenaikan BI Rate menyebabkan biaya pendanaan dari sumber dalam negeri lebih berat dipikul dunia usaha," tuturnya.

Atas dasar itulah, peningkatan pajak akan membuat dunia usaha tidak akan sanggup bersaing di manapun terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan.

"Dalam dua tahun ke depan, pemerintah masih akan menghadapi ruang fiskal yang sempit. Karena banyak proyek pembangunan yang harus dibiayai dengan APBN, sementara utang negara dan swasta terhadap PDB sudah di titik kritis," tegas dia.

Untuk itu, SBS mengaku, sangat mendukung pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif yang akan memberi sedikit keleluasaan bagi pemerintah guna membiayai sektor-sektor sosio ekonomi yang dibutuhkan rakyat. (Fik/Ndw)