Sukses

Pabrik Padat Karya Bakal Dipindahkan ke Daerah

Wakil Presiden JK menuturkan, pemindahan pabrik ke berbagai lokasi akan mengurangi demo dan atasi masalah pembayaran upah minimum.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menggulirkan kembali wacana memindahkan pabrik padat karya dari pusat ke daerah-daerah. Dari pemindahan ada 2 keuntungan yang bisa terjadi, meminimalkan demonstrasi dan mengatasi masalah pembayaran UMP yang tinggi di pusat.

"Pabrik-pabrik akan disebar ke Jawa Tengah, Kalimatan, dan Sulawesi, karena Jakarta terlalu banyak demo dan UMP di Jawa Tengah atau daerah lain lebih murah. Ini yang akan kami lakukan," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi menambahkan pemindahan lokasi pabrik ke daerah juga dapat menyerap tenaga kerja baru yang berasal dari daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan membangun infrastruktur sehingga tak ada lagi sentralisasi.

"Labor intensif itu harus pindah dari daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten supaya ekspansinya pindah ke Jawa Tengah dan daerah-daerah yang buruhnya masih banyak nganggur di situ kami coba pindahkan," tutur Sofyan.

"Pemerintah janji bangun infrastrukturnya, perumahan buruhnya, dan lain-lainnya, sedang kami bicarakan.  Jadi kami tidak mau mereka pindah ke luar negeri. Kalau bisa ke Jawa Tengah saja. Karena upahnya masih setengah dari Jakarta," tambah Sofyan.

Sementara itu, Internasional Labour Organisation atau ILO mendukung kenaikan UMP yang diinginkan oleh buruh, dengan catatan kenaikan masih di angka yang wajar.

"Kami bicarakan itu termasuk soal demonstrasi yang cukup besar di Indonesia, tapi saya katakan lagi bahwa kami setuju UMP mereka harus ditingkatkan. Karena ini terkait dengan kesejahteraan, dan kemakmuran buruh," ungkap Dirjen ILO Guy Raider.

Raider mengatakan, sebaiknya dilakukan sebuah dialog terbuka antara buruh dan pengusaha untuk membicarakan soal kenaikan UMP. Bila hal itu dilakukan, dengan sendirinya demo buruh akan berkurang di Indonesia.

"Tapi yang paling penting saya rasa agar demo ini tidak berlanjut, bagaimana? Pengusaha dan para pegawainya harus melakukan dialog secara terbuka dan membicarakan secara bijak bagaimana penyelesainnya dan saya sudah sampaikan ide itu ke Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dan saya yakin ke depan tidak akan masalah yang sama (demo)," tandas Raider. (Silvanus A/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.