Demo Buruh Bisa Hambat Investasi Asing Masuk ke RI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi memberikan pernyataan keras terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan lebih dari 1 kali oleh buruh. Ia menilai aksi demo buruh sudah melewati batas.

"Menurut saya sudah (kelewatan). Selama kita demokrasi semua boleh saja (berdemo), tapi kita bilang kalau mereka nggak setuju, bicara di dalam perusahaan. Kalau nggak mau cari perusahaan lain untuk bekerja. Mereka bekerja melamar, nggak paksa mereka kerja di kita. Jadi jangan caranya begitu," kata Sofyan di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Sofyan menegaskan, pihaknya meminta agar buruh tak terlalu terburu-buru untuk selalu berdemo. Bila ada keluhan bisa disalurkan melalui dewan pengupahan.

Selain itu, mantan Ketua Umum Apindo ini menuturkan Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini sudah termasuk memenuhi standar hidup layak.

"Kita juga merasa angka-angka itu banyak melewati hidup layak. Sedangkan dulu dalam keputusan kita, hidup layak itu harus dibarengi produktivitas yang tinggi. Sekarang hidup layak sudah terlewati, masa ditambah lagi itemnya jadi 80 item," terangnya.

Pria yang sehari-hari menemani dan ikut rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menuturkan aksi demo yang berulang-ulang dilakukan buruh bisa menghambat proses investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Buat kita yang begini, bikin semua jadi takut investasi labor intensif di Indonesia. Ini harus kita selesaikan. Buruhnya juga harus mengerti," tutur Sofyan.

"Jadi yang begini ini kita juga tidak mau upah dinaikkan karena demo-demo. Masalah sekarang, 95 persen perusahaan indonesia itu labor intensif dan UKM yang tidak bisa bayar. Kita nggak bisa dorong mereka, yang bisa bayar yang besar-besar. Yang kecil-kecil jadi korban," tandas Sofyan. (Silvanus A/Ahm)