Subsidi Tetap BBM Belum Dapat Lampu Hijau Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap mulai Januari tahun depan.

Namun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan rencana tersebut belum mengantongi restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ditemui di kantornya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, subsidi tetap yang disebut-sebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merupakan satu dari tiga opsi kebijakan harga BBM baru yang masih dalam proses kajian pemerintah.

Sofyan memastikan opsi subsidi tetap belum menjadi pilihan pemerintah karena Presiden Jokowi belum mengetahuinya. "Belum (dipilih), itu kan baru opsi. Kita belum melaporkan ke Presiden, jadi nggak boleh sebelum ketemu Presiden dong," kata dia, Jumat (19/12/2014).

Lanjut Sofyan, pemerintah masih menggodok opsi kebijakan itu untuk segera diumumkan akhir tahun ini. Dalam memutuskan opsi kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan tiga hal.

"Kita mempertimbangkan harga BBM itu dari subsidinya sendiri, itu pertama. Apakah kita masih perlu subsidi yang konsumtif itu. Kedua, harga minyak mentah atau MOPS dan ketiga, nilai tukar mata uang. Nanti kita lihat mana opsi yang paling optimum dan itu yang akan diputuskan," jelas dia.

Sofyan pun mengatakan, apabila diberlakukan subsidi tetap, maka kebijakan tersebut dipastikan tak akan melanggar hukum apapun, termasuk Undang-undang (UU).

"Dengan regulasi nggak ada masalah, kita sudah me-review semua. Tidak akan ada pelanggaran hukum apapun," ucapnya. (Fik/Nrm)