Banyak Pernyataan Pejabat Soal Rupiah yang Bikin Panik Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Pekan ini,  nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tergoncang hebat hingga sempat menyentuh kisaran level Rp 12.900 per dolar AS meski akhirnya kembali menunjukkan penguatan. Pengamat Pasar Uang Farial Anwar menilai, dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia (BI) sebagai pengampu kebijakan moneter harus lebih banyak berperan dibandingkan pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal.

"Dalam kondisi ini yang pusing sekarang sebetulnya BI yang memang berperan di sektor moneter. Kita tidak bisa berharap banyak dari pemerintah," ungkap Fahrial dalam acara diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (20/11/2014).

Menurut Fahrial, saat ini banyak pihak dari kalangan pemerintah mengeluarkan pernyataan yang justru menunjukkan dirinya tidak paham pada kondisi moneter yang sedang terjadi. Banyak juga pernyataan pemerintah yang dapat menciptakan kepanikan di pasar.

"Contoh ada yang bilang cadangan devisa kita tidak cukup untuk intervensi. Itu tidak harus dikeluarkan pemerintah karena pasar akan membaca pernyataan tersebut sebagai sinyal bahwa kita tidak cukup kuat mengatasi pelemahan rupiah," tutur Fahrial.

Dia juga menegaskan bahwa pasar uang adalah persepsi. Artinya interpretasi para pelaku pasar terhadap kondisi moneter yang sedang terjadi akan langsung memicu perubahan di pasar keuangan itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, politisi sekaligus ekonom Suharso Monoarfa menyarankan agar BI tidak melulu berpatokan pada angka. Dia meminta BI agar tidak reaktif terhadap pasar apalagi mengingat tugasnya untuk mengamankan nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

"Seperti BI rate naik 25 poin, itu kan menambah ongkos baru. Dalam enam tahun terakhir, BI cuma sekali turunkan suku bunga, sisanya ya terus menyeret naik," pungkasnya.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Berly Martawardaya, pemerintah dan BI harus duduk bersama membahas apa saja yang bisa dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Pemerintah diharapkan dapat memperketat berbagai aturan yang dapat berpengaruh positif bagi pergerakan rupiah.

"Menkeu misalnya mendorong pengetatan UU Lalu Lintas Devisa, nanti sanksinya ditentukan oleh Menkopolkam. Dirundingkan dengan BI secara bersama-sama," tuturnya. (Sis/Gdn)