Jokowi Bangun Jalan Agar Rakyat RI Tak Pindah Warga Negara

Liputan6.com, Jakarta - Setelah program listrik masuk wilayah perbatasan pada HUT Kemerdekaan RI ke-70, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan membangun jalan nasional di seluruh daerah perbatasan Kalimantan Utara. Fasilitas infrastruktur ini membuka keterisoliran akses pembangunan dan mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna, menyatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan pemerintah daerah (pemda) Kalimantan Utara untuk menghitung kebutuhan investasi sambungan seluruh jalan di perbatasan wilayah tersebut.

Instruksi itu disampaikan Presiden ke-7 saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di Tarakan, Kalimantan Utara belum lama ini. Jalan di perbatasan tersebut akan menjadi jalan nasional, bukan Kabupaten atau Provinsi.

"Pak Jokowi minta mumpung tanahnya masih murah, langsung saja di desain 50 meter. Tengahnya dikosongi 40 meter, sehingga membangunnya di pinggir-pinggir saja. Kalau sudah lama, baru membangun yang di tengah," ucap Dedy menirukan perintah Jokowi di Jakarta, seperti ditulis Senin (22/12/2014).

Menurut dia, pemerintah akan memetakan dan menghitung total kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan jalan nasional di perbatasan Kalimantan Utara. Presiden memberi tenggat waktu enam bulan.

"Tapi kemarin pemerintah Kalimantan Utara menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp 40 triliun untuk jalan nasional. Makanya kita akan melihat lagi seperti apa dalam waktu enam bulan ini," papar dia.

Dedy mengaku, warga di daerah perbatasan sangat membutuhkan akses jalan supaya kegiatan ekonomi berjalan lancar. Membuka potensi investasi tumbuh dan meningkatkan pendapatan daerah.

"Jalan akan tetap dibangun, dan kita memikirkan jalan nasional saja. Kalau jalan Provinsi kasihan, karena warganya sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi kita akan investasi besar-besaran di situ," tegasnya.

Namun demikian, sambung dia, jalan nasional di perbatasan belum akan terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengingat pihak swasta masih mempertimbangkan keuntungan saat investasi di daerah perbatasan.

"KEK itu kan biasanya swasta, dan mereka akan menghitung untung. Nah sekarang di perbatasan saja pegawai atau sumber daya manusia nggak ada. Jadi masih jauh untuk KEK, tapi akan dibangun kota baru publik oleh pemerintah. Di Jawa, satu-satunya kota baru publik ada di Maja, antara BSD dan Serang," pungkas Dedy. (Fik/Ndw)