Pengusaha Pribumi Ingin Produk Lokal Diproteksi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta. Dalam pertemuan ini, pengusaha meminta jaminan pemerintah terhadap produk lokal tidak tersingkirkan keberadaan produk asing.

"Kita juga minta sinkronisasi antara kebijakan pengadaan barang dan produk lokal, supaya produk lokal lebih diutamakan," kata Ketua Umum HIPPI Suryani Sidik Motik, Senin (22/12/2014).

Menurut dia, pemerintah harus bisa mewajibkan produk lokal sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri. Hal ini bisa diawali dengan mewajibkan seluruh aparat birokrasi menggunakan produk lokal, sebagai bentuk proteksi pemerintah.

Suryani juga menyampaikan keluhan pengusaha terkait sulitnya akses pembiayaan bagi usaha baru dan industri kreatif.

Pengusaha mendesak Jokowi-JK untuk dapat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan kebijakan mengakrabkan bank dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan tidak sebatas politis saja.

"Kemudian kita minta UU PT ditinjau kembali, tidak harus daftar lagi ke Kemkumham. Kita juga minta pengadaan produk sapi yang masih lemah. Lalu, kita minta akses untuk UMKM, terutama industri kreatif yang saat ini belum difasilitasi oleh lembaga keuangan kita. Pemerintah harus bisa berinovasi di lembaga keuangan," terang Suryani.

Dari hasil pertemuan selama 1 jam, Suryani mengatakan JK mencatat keluhan pengusaha satu per satu dan berjanji segera menindaklanjuti dengan kementerian terkait.

"Kemudian, Pak JK bilang budget naik 2 kali karena keuntungan dari harga BBM naik sehingga pemerintah bisa saving dan ada budget yang bisa di spend untuk pembangunan melalui APBN atau APBD. Itu kabar baik untuk pengusaha dan ada mutliplier efek ke seluruh Indonesia," tandas dia. (Silvanus/Nrm)