Pemerintah Akui BPJS Kesehatan Timbulkan Moral Hazard

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan bakal mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya memicu moral hazard atau jebakan moral terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Solusi ini, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan dikomunikasikan bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris hari ini (5/1/2015). Rencananya, koordinasi tersebut berlangsung pada pukul 11.00 WIB di kantor Kemenko Bidang Perekonomian.

"Nanti dengan Ibu Menteri Kesehatan akan ngobrol dulu, dilihat apa masalahnya. Bagaimana mengurangi moral hazard yang luar biasa yang nampaknya terjadi di BPJS Kesehatan," ujar Sofyan kepada wartawan di kantornya.

Contoh moral hazard yang timbul pada pelaksanaan BPJS Kesehatan, dia menyebut, banyak peserta jaminan kesehatan ini yang baru menyetor iuran dua bulan, langsung mendapat pelayanan operasi dan sebagainya. "Ada orang yang sudah sakit, baru ke sana (mengurus BPJS Kesehatan)," ujar dia.

Menurut Sofyan, pemerintah berharap BPJS Kesehatan dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara berkesinambungan. "Ini (moral hazard) harus kita workout, kita carikan jalan keluarnya," tuturnya.

Sementara Menteri Kesehatan Nila Moeloek masih enggan menjelaskan secara lebih detail mengenai terjadinya moral hazard di BPJS Kesehatan.

"Itu urusan BPJS Kesehatan, kami kan pelayanannya. Kalau kartu tanya mereka, kami penyedia pelayanan. Memang mesti sinkron dan ini yang mau coba dilihat," jelasnya.

Dari pantauan Liputan6.com, terlihat Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek sudah hadir di kantor Kemenko Bidang Perekonomian. (Fik/Ndw)