Ganjar: Pembebasan Lahan PLTU Batang Cuma Butuh Duit Sedikit

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendesak PT PLN (Persero) menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jateng. Pasalnya sudah ada Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum yang dapat mempercepat proses tersebut.

"Kami butuh waktu cepat sekali, yang jelas saya menyarankan bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Kalau ini bisa terwujud, akan jadi win-win solution," ujar dia sebelum Rakor Sumber Daya Air di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Proses pembebasan lahan dari megaproyek 2 x 1.000 Megawatt itu memakan waktu cukup lama. Pembebasan lahan 27 hektar (ha) dari total 226 ha yang dibutuhkan terjegal pemahaman masyarakat. Sementara pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara ini diperkirakan menelan investasi sebesar Rp 35 triliun.

"Alokasi dana itu cuma sedikit, nggak mahal. Itu duit kecil kok. Kalau untuk berapa ha-nya, saya tidak mau sebutkan karena nanti prosesnya panjang lagi," terang Ganjar.

Pemerintah Pusat telah menyampaikan bahwa mulai 1 Januari 2015, pembebasan lahan akan menggunakan UU Nomor 2 tahun 2012. Hal itu bisa dilakukan PLN setelah memindahkan proses legal formal dari PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).

"Karena aturannya Januari, maka sudah bisa dipakai. Karena sekarang sudah diambilalih PLN (pembebasan lahan), maka tahapannya tinggal memindahkan proses legal formal dari BPI ke PLN. Itu yang kita rapatkan dulu dengan Pak Menko Perekonomian yang lama di Semarang," tegas Ganjar. (Fik/Gdn)