Jokowi Janji Kaji Kasus BUMN Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 11.018 rekomendasi atau temuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai akhir Desember 2014. Kasus paling besar soal ketidakpatuhan atau ketidakefisienan BUMN. 

 

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Djalil mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkaji temuan tersebut. 

 

"Kami akan perhatikan kasus-kasus itu, Presiden berjanji secara serius untuk lebih memperhatikannya," ungkap dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1/2015). 

 

Kata Sofyan, Presiden Jokowi akan mengkaji kasus BUMN sesuai temuan BPK pada pekan depan. "Presiden janji akan melihatnya minggu depan. Akan dilihat di mana sumber masalahnya, apakah masalah hukum murni atau ada yang keliru," cetus dia.

 

Sebelumnya, BPK memeriksa dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BUMN di lingkungan Auditor Keuangan Negara (AKN).

 

Dari ribuan hasil temuan, kasus paling besar adanya kesalahan investasi dari perusahaan pelat merah. Sebagai upaya percepatan penyelesaian THLP, digelar pembahasan antara BPK dan entitas di lingkungan AKN VII.

  

Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi mengungkapkan, sampai dengan akhir Desember 2014, ada sebanyak 11.018 rekomendasi atau temuan. "Kasus paling besar soal ketidakpatuhan atau ketidakefisienan BUMN," tegas dia.    

 

Dia menambahkan, banyak perusahaan pelat merah yang salah menggelontorkan investasi dalam pengadaan barang dan jasa.

 

"Ada miss investasi pengadaan dan merugikan perusahaan. Kami mengklasifikasikan ada perhitungan yang merugikan negara dan korporasi," tegas Achsanul tanpa bersedia menyebut jumlah kerugian itu. 

 

Hanya saja dia mengaku, melalui pemeriksaan yang dilakukan AKN VII, BPK telah menyelamatkan pengeluaran negara sebesar Rp 16,9 triliun dari koreksi atas subsidi atau public service obligation (PSO). 

 

Selain itu, sebesar Rp 2,9 triliun dari koreksi atas cost recovery sebesar Rp 146,03 miliar dari hasil tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau perusahaan. 

 

Dari ribuan temuan itu, lanjutnya, tercatat baru 7.132 rekomendasi atau 65 persen yang sudah ditindaklanjuti. Sementara rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 2.034 rekomendasi. "Yang belum ditindaklanjuti 1.655 rekomendasi," terangnya. (Fik/Nrm)