Pimpinan Buruh Minta Kapolri Terpilih Tetap Adil dan Humanis

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ia mengeluarkan 2 Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri, dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri.

Mengetahui hal tersebut, Presiden KSBSI, Mudhofir, mengemukakan bahwa langkah yang diambil Jokowi dinilai sudah tepat dengan mengambil opsi agar menunda pelantikan Budi Gunawan agar diselesaikan dahulu proses hukumnya.

"Situasi yang berkembang antara KPK dan calon Kapolri memang agar cepat diselesaikan karena menyangkut kredibilitas dua lembaga penegak hukum yang sama-sama dicintai rakyat," terang Mudhofir, Sabtu (17/1/2015).

Sebab, menurut Mudhofir lembaga penegak hukum baik KPK maupun Polri sama-sama memiliki citra yang kuat di mata rakyat, sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

"Situasi ini jangan dibiarkan semakin larut, yang tentunya akan berdampak pada perputaran roda demokrasi di negara ini”, tegas Mudhofir.

Sebelumnya, pasca masuknya nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR, menimbulkan polemik di mata masyarakat, dimana sehari sebelum Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi  ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier DSDM Polri periode 2004-2006.

Perlu juga menjadi perhatian, KSBSI tercatat sebagai Serikat Buruh yang aktif menyuarakan gerakan Save KPK ketika kasus Cicak vs Buaya, dengan melakukan aksi mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai pimpinan dari organisasi buruh, dengan jumlah massa yang cukup besar, Mudhofir berharap bahwa siapapun yang dilantik menjadi Kapolri nantinya harus tetap mengedepankan sikap humanis dalam melaksanakan tugasnya, mengingat pengalaman KSBSI akhir tahun 2014 lalu yang sempat bersitegang dengan pihak Kepolisian ketika melakukan aksi di sebuah perusahaan di Jakarta Utara.

“Siapa pun Kapolrinya nanti, keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo, dan harapan kami agar Kapolri terpilih nantinya mengedepankan program kerja yang berkeadilan, tidak tebang pilih, jujur dan terutama humanis dalam implementasi di lapangan karena Polri adalah milik rakyat”, terang Mudhofir.

Lebih jauh, Mudhofir menambahkan masalah pimpinan Polri tentunya beririsan dengan isu yang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan oleh serikat buruh, yaitu isu anti Union Busting yang selama ini kerap dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan preman dan oknum aparat terkait.
(Sis/Nrm)