Sukses

Anggaran Ditambah Rp 20 Triliun, Ini Pinta Jonan ke DPR

Kementerian Perhubungan memiliki tantangan penyerapan anggaran karena ada kendala kontraktor untuk mengerjakan proyek.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mengalokasikan pagu anggaran tambahan program prioritas ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 20,02 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Namun ada permintaan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada anggota DPR terkait pagu anggaran tersebut. Jonan menyebut, pagu anggaran Kemenhub dalam APBN 2015 sebesar Rp 40,93 triliun, lalu mendapat tambahan anggaran Rp 20,02 triliun, sehingga total anggaran negara yang dialokasikan untuk Kementeriannya sebesar Rp 64,95 triliun tahun ini.

"Rinciannya tambahan anggaran dialokasikan Rp 2,04 triliun untuk Ditjen Perhubungan Darat dan akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan di 65 lokasi sebesar Rp 640 miliar, pengadaan Bus Rapid Transit di 1.000 unit di 28 kota sebesar Rp 1,04 triliun," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).  

Alokasi berikutnya diperuntukkan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 5,49 triliun, terdiri dari, penggarapan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa sebesar Rp 4,72 triliun, pengembangan jalur ganda lintas Selatan Jawa sebesar Rp 771 miliar.

Tambahan anggaran juga mengucur ke Ditjen Perhubungan laut Kemenhub sebesar Rp 11,29 triliun, terdiri dari pengadaan dan pembangunan kapal berbagai jenis termasuk kapal patroli sebesar Rp 3,12 triliun , pengembangan pelabuhan di 77 lokasi Rp 8,17 triliun.

"Ditjen Perhubungan udara sebesar Rp 1,71 triliun serta untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 427,90 miliar," terang Jonan.   

Menurut dia, Kemenhub mempunyai tantangan penyerapan seluruh anggaran. Lantaran sulit bagi pihaknya untuk menggunakan anggaran puluhan triliun tersebut karena alasan kontraktor.

"Kalau semua anggaran belum terserap, jangan dikritik ya. Sebab semua digenjot untuk merealisasikan proyek dengan nilai besar, karena mungkin saja yang mengerjakannya nggak ada. Kan arahan Presiden diusahakan kontraktor dari daerah supaya uang nggak balik ke Jakarta," tutur Jonan.

Namun demikian, Jonan mengatakan akan berusaha keras agar mengejar target pembangunan program prioritas tahun ini dengan tidak melanggar aturan atau arahan Presiden Jokowi.

"Kita kebanyakan pakai konstruksi sipil, di mana 4 sampai 5 tahuh lalu sisa 50 persen. Anggaran kan dibuat asumsi misalnya harga baja naik 10-15 persen, pasti banyak dihemat. Jadi tolong jangan dikritik kalau belum terserap semua, supaya Satker saya nggak bilang habiskan saja semua," tukas dia. (Fik/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini