Menteri Rini Ancam Pecat Direksi BUMN Karena Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengancam akan memecat direksi perusahaan pelat merah jika melalaikan pengelolaan secara benar Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka mendukung program pemerintah.

Hal ini menyusul pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait alokasi suntikan modal pemerintah Rp 48,01 triliun ke 35 BUMN.

"Kami akan betul-betul mendetailkan dan membuat program ketat dari PMN ini. Strict, jika BUMN nggak mengelola (PMN) dengan baik, kami akan ganti manajemennya," tegas dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Rini menjelaskan, besarnya PMN tahun ini terkait perubahan paradigma yang ditekankan dalam Undang-undang (UU) bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan. Perusahaan pelat merah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Hampir mayoritas BUMN yang minta PMN, nggak terlepas dari Kementerian terkait," ungkapnya.

Dia mencontohkan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait dengan program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada gula.
Sehingga BUMN ini mengagendakan kegiatan revitalisasi pabrik gula, menaikkan rendemen dan mendorong pabrik gula untuk memproses produk sampingan, seperti ethanol dan pabrik gula Gempol di Jawa Timur sudah menerapkannya.

"BUMN Karya terkait program Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka memperoleh PMN untuk merampungkan jalan tol yang sudah mangkrak di Jawa selama 20 tahun. Jadi dalam waktu 3-4 tahun, jalan tol di Jakarta-Surabaya bisa tersambung semua. Termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera," jelas Rini.

Dirinya mengaku, pengelolaan atau manajemen BUMN belum semuanya dalam kategori baik. Sehingga pemerintah akan mengawasi pengelolaan PMN tersebut termasuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan.

Rini mengatakan, dengan kucuran PMN, ada salah satu BUMN yang bakal mereguk keuntungan mencapai Rp 18 triliun dari sebelumnya diperkirakan hanya Rp 6,5 triliun tanpa suntikan modal pemerintah.

"Diharapkan BUMN juga bisa berkompetisi secara global, misalnya Pertamina masuk Fortune 500 dari sisi revenue, bukan dari manajemennya. Jadi kami ingin BUMN punya tata kelola manajemen baik, makanya nanti Komisi VI bisa menganalisa seluruh rencana bisnis BUMN," pungkas dia. (Fik/Ahm)