Anggota DPR Kritik Menteri Susi Soal BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV menyentil beberapa pernyataan yang pernah dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Anggota DPR RI Komisi IV, Ono Surono mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan Susi seolah seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas. "Pernyataan Ibu Susi seperti Menteri ESDM, Pertamina, dan BPH Migas," kata dia, Jakarta (26/1/2015).

Padahal, menurut Ono, beberapa pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pertama, mengenai BBM subsidi merupakan sumber maksiat.
Dia mengatakan, penenggak BBM subsidi yakni nelayan kecil selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Jadi tidak tepat jika nelayan tersebut disebut pembawa maksiat.

"Karena seorang nelayan beli BBM sangat sulit, dia harus punya kartu BBM yang dikeluarkan dinas setempat," kata dia.

Kedua, pernyataan Susi Pudjiastuti yang menyatakan kapal 30 GT masuk skala industri. Sehingga kapal yang berukuran di atas itu tidak mendapat jatah BBM subsidi. Padahal, banyak dari nelayan dengan ukuran tersebut melakukan sistem bagi hasil.

"Saya lihat berjalan terus 30-50 GT habis semua karena pantura bagi hasil. Pada saat sama  ABK  akan kabur ke  kapal yang dapat subsidi," paparnya.

Ketiga, pernyataan soal jatah BBM nelayan kecil dimakan nelayan besar. "Ini salah. Bakalnya alokasi itu berdasarkan dinas perikanan kabupaten, provinsi, KKP, BPH migas. Sehingga data itu masing-masing, tidak ada jatah kecil diambil besar," ujar dia. (Amd/Ahm)