Sukses

Kebijakan Tak Didukung, Menteri Susi Tuding Ada Kepentingan Pemda

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti akan memberikan sanksi pada pemerintah daerah yang tidak mendukung programnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menuding pemerintah daerah yang tak mendukung kebijakannya sarat motif kepentingan.

"Banyak Kepala Dinas, banyak Kepala Desa jadi centeng," kata Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Dia menerangkan, kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan cantrang merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Lantaran alat itu tidak ramah lingkungan dan merusak biota laut. Namun demikian, ada beberapa pemerintah daerah seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah menolak kebijakan ini.

"Kalau regulator sudah ikut bermain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu menolak. Media silakan bongkar dan investigasi," paparnya.

Dia pun menegaskan, akan memberikan sanksi pada pemerintah daerah yang tidak mendukung programnya. Sanksi tersebut, berupa penghentikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah. "Alokasi daerah akan kami evaluasi, akan kami hold," tandas dia. (Amd/Ahm)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.