Kampanye Anti Korupsi China, Para Petinggi Bank Kini Jadi Incaran

Liputan6.com, Beijing - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat lantaran terlibat kisruh dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tak berbeda jauh dengan di Indonesia, lembaga anti korupsi China melalui bantuan Central Commission on Discipline Inspection juga tengah menjadi sorotan tapi dengan alasan berbeda.

Mengutip laman CNBC, Rabu (4/2/2015), kampanye anti korupsi China kini terus meluas hingga menyentuh sektor finansial negara. Terbukti, baru-baru ini, dua petinggi di bank lokal berhasil ditangkap lantaran diduga kuat melakukan tindakan korupsi.

Selama ini, mayoritas para elit di sektor finansial selalu kebal dan berhasil lolos dari sapuan kampanye anti korupsi. Lembaga anti korupsi tersebut mengklaim aksi perebutan harga dari rakyat terjadi di kalangan pemerintahan, militer dan perusahaan-perusahaan energi milik negara.

Namun baru-baru ini, para bankir akhirnya ditangkap karena disinyalir terlibat dalam jaringan penyedia dana untuk tokoh politik tertentu.

Pada Senin malam waktu setempat, anggota direksi Bank of Beijing Lu Haijun ditangkap untuk menjalani proses investigasi karena diduga melakukan pelanggaran aturan serius yang berkaitan dengan tindakan korupsi di China.

Penyelidikan pada Lu tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, Presiden Minsheng Bank Mao Xiaofeng juga ditangkap karena diduga kuat membantu penyediaan dana bagi mantan presiden Hu Jintao.

Di luar pemerintahan, Partai Komunis dan para tenaga militer, serta para eksekutif di perusahaan energi telah seringkali menjadi target kampanye anti korupsi di China.

Penyelidikan terhadap anggota direksi Bank of Beijing tersebt juga akan berkaitan dengan Zhou Yongkang yang diduga melakukan korupsi di perusahaan minyak China National Petroleum Corp. Dia juga pernah beberapa kali menjadi pimpinan di sejumlah perusahaan minyak.

Central Commission on Discipline Inspection akan terus menelisik masuk ke sistem finansial negara untuk menghentikan aksi korupsi yang menggerogoti uang negara.

(Sis/Gdn)