Sukses

Suntikan Modal Pemerintah Fokus ke BUMN Infrastruktur

Alokasi PMN sesuai dengan target sasaran untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 37,28 triliun pada tahun ini. Pagu tersebut dipangkas Rp 10,73 triliun dari usulan sebelumnya yang tercatat Rp 48,01 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima PMN pun berkurang dari 35 perusahaan menjadi 27 perusahaan.

Dari angka itu, bagian paling besar dari suntikan modal pemerintah bakal dinikmati oleh BUMN infrastruktur maupun yang diarahkan untuk membangun infrastruktur, seperti PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk, PT Angkasa Pura II, Perum Perumnas, PT Adhi Karya, PT Aneka Tambang Tbk dan sebagainya. Sedangkan perusahaan pelat merah di bidang pangan bernilai kecil, kecuali Perum Bulog yang mengantungi jatah PMN Rp 3 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku, alokasi PMN tersebut sesuai dengan target sasaran untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Diberikan untuk BUMN infrastruktur memang sasarannya ke sana. Kalau diberikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum misalnya bikin jalan, cuma dapat proyek Rp 10 triliun dengan modal Rp 10 triliun. Tapi kalau ditaruh di BUMN Karya, mereka bisa pinjam ke bank sampai Rp 80 triliun, jadi naruh duit ke BUMN lebih besar dampaknya ketimbang instansi pemerintah," terang dia.

Sementara untuk BUMN pangan, lanjut Sofyan, program swasembada pangan oleh perusahaan pelat merah bukan mengandalkan PMN. Namun pemerintah perlu menyuntikkan modal ke Perum Bulog sebesar Rp 3 triliun sebagai stabilisator pangan.

"Swasembada bukan pakai PMN. Karena perlu bangun infrastruktur irigasi dan 2 juta hektare (ha), dan 1,5 juta ha di tahun dengan sehingga targetnya dalam dua tahun ini harus tuntas 3,5 juta ha. "Tapi kan kita beri subsidi pupuk, subsidi benih dan menaikkan harga beli padi. Ini akan memudahkan pemerintah meningkatkan produktitivitasnya," imbuh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.