Raih PMN, BUMN Diminta Paparkan Rencana Bisnis

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memaparkan rencana bisnisnya ke publik. Hal itu mengingat suntikan modal pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 75 triliun menimbulkan keraguan publik, bahkan rawan penyelewengan.

"Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN Karya seperti apa dan harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastruktur," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Rukman dalam keterangan yang diterbitkan, Minggu (22/2/2015).

Andi mengatakan, selain pengawasan, BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis itu terkait proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan.

Andi menambahkan, melalui rencana bisnis itu masyarakat akan punya barometer untuk mengawasi dan menilai sukses tidaknya penyertaan modal negara (PMN) terhadap BUMN Karya.

Menurut Andi, suntikan PMN merupakan strategi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur.
Pada 2014, dana APBN untuk pembangunan infrastruktur  hanya sebesar Rp 206 triliun. Pada 2015, menurun lagi menjadi Rp 149 triliun. Agar optimal, dana terbatas tersebut disuntikan ke BUMN Karya untuk dijadikan modal. Dengan menguatkan modal maka debt to equity ratio  (DER) perusahaan menurun.

Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Sebagai contoh,  Waskita Karya akan mengalami  penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp 5.519 triliun. Sebesar 19,32 %  atau sekitar Rp 1.066 triliun akan berasal dari BUMN. "Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh modal yang sangat besar untuk bangun mega proyek-proyek infrastruktur," tutur Andi.

Komisi VI DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya menyetujui usulan PMN tambahan senilai Rp 6 triliun. Secara keseluruhan PNM disalurkan sebesar Rp 75 triliun.  Sekitar tiga BUMN karya memperoleh PNM sebesar Rp 8,5 triliun.

BUMN itu antara lain PT Hutama Karya  (Persero) sebesar Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya  (Persero) sebesar Rp 3,5 triliun dan  PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 1,4 triliun. DPR pun merekomendasikan pengetatan pengawasan dan pembinaan kepada BUMN terkait. (Ndw/Ahm)