Pendapatan Orang Indonesia di Bawah Standar Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan ada lima persoalan utama yang dihadapi Bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Kelimanya yakni kemiskinan, minimnya sumberdaya manusia, korupsi, ketidakadilan, dan ketergantungan dengan negara lain dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Saat ini, angka kemiskinan mencapai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersentuh pembangunan.

"Pendapatan perkapita rakyat Indonesia juga masih di bawah standar penduduk dunia, makanya pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan taraf hidup melalui ekonomi berbasis kerakyatan," kata Yuddy dalam keterangannya,  Senin (23/2/2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merilis PDB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia mencapai Rp 41,8 juta per tahun. Pendapatan rata-rata orang Indonesia menunjukkan kenaikan sejak 2012. PDB per kapita 2012 sekitar Rp 35,11 juta per tahun, lalu naik menjadi Rp 38,28 juta per tahun pada 2013.

Yuddy mengatakan, Indonesia juga masih memiliki sumberdaya manusia yang minim. Hal ini karena hanya 5-6 persen rakyat Indonesia yang belajar hingga ke perguruan tinggi. Sementara ada 50-60 persen yang hanya sampai sekolah dasar.

"Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat yang berpendidikan. Rakyat harus punya ilmu pengetahuan yang memadai," katanya.

Masalah Indonesia selanjutnya adalah korupsi. Menurutnya, sedikitnya 30 persen anggaran negara dikorupsi. "Dari Rp 2.373 triliun anggaran negara, sebanyak Rp600 triliun mengalami kebocoran yang berasal dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi," katanya.

Dari sisi penegakan hukum, lanjut Yuddy, masih ada ketidakadilan. Menurutnya, hanya masyarakat kecil yang ditegakan hukumnya, sementara kalangan elit yang dekat dengan aparat penegak hukum dan penguasa tidak tersentuh hukum.

"Pemerintah saat ini berupaya hukum dan keadilan harus jadi milik semua orang, tidak pandang bulu, dan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah," katanya.

Persoalan terakhir yaitu ketergantungan dengan pihak lain dalam pengelolaan sumberdaya alam. Yuddy mengatakan, solusinya adalah perlu komitmen dan ketegasan pemerintah untuk mengurangi keterlibatan perusahaan asing dan lebih mempercayai pengusaha dalam negeri dalam mengelola sumberdaya alam yang ada. (Ndw)