Jokowi Ajak Bicara Pihak yang Tolak KEK Tanjung Lesung

Liputan6.com, Pandeglang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba berdiskusi dengan pihak-pihak dari Kesultanan Banten terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Diskusi tersebut dilakukan terkait penolakan yang dilakukan oleh para dzuriyat (keturunan) Kesultanan Banten, Kyai, Ulama dan juga santri tersebut.

"Nanti lah hal seperti itu bisa dibicarakan, asal semua pemangku kebijakan berbicara," kata Jokowi, seusai meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Panimbang di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (23/02/2015).

Bahkan Jokowi optimistis bahwa pembangunan KEK Tanjung Lesung yang dikelola oleh Banten West Java (BWJ), yang merupakan anak perusahaan dari PT Jababeka dapat berjalan dengan lancar sesuai nilai investasi sebesar Rp 4,83 triliun. "Pembangunan jalan tol dan KEK harus berjalan, jadi barang lah. Kalau bekerja tidak yakin maka tidak usah bekerja saja," tegasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa para dzuriyat atau keturunan kesultanan Banten, Kyai, Ulama, Santri, dan Jawara menolak pembangunan KEK Tanjung Lesung karena dianggap akan merusak moral dan akhlak masyarakat Banten yang terkenal religius.

"Kalau KEK akan membuat kemakmuran masyarakat Banten dan tidak ada kemaksiatan, akan kita dukung," kata Abas Waseh, Dzuriyat Kesultanan Banten, saat di temui di Masjid Agung Serang, Kota Serang, sehari sebelum Presiden Jokowi meninjau tempat pelelangan ikan Panimbang Pandeglang, Banten tersebut.

Untuk diketahui, KEK Tanjung Lesung sudah ditetapkan sejak 24 tahun lalu. Namun baru pada tahun 1991 Keputusan Presiden keluar. PT Jababeka Tbk melalui anak usahanya Banten West Java Tourism menargetkan KEK itu akan selesai dibangun pada 2022. Namun Presiden Jokowi langsung meminta dipercepat.

"Saya minta tadi yang diceritakan oleh saya, ada hotel sekian ribu, ada sandaran Yacht dan fasilitas lainnya itu selesaikan dalam tiga tahun‎," kata Jokowi.

Untuk meningkatkan pendapatan negara mengingat dalam penembangan KEK membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka Jokowi meminta kepada Pemerintaj Provinsi Banten untuk selalu giat dalam memungut pajak demi perkembangan ekonomi Banten itu sendiri.

Kawasan tersebut dibangun dilandasi dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 yang menyatakan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah yakin dengan dibukanya KEK Tanjung Lesung yang memiliki luas lahan 1.500 hektare (ha) dan panjang pantai 13 kilometer (km) tersebut akan membawa efek domino ekonomi yang lebih luas‎ termasuk mempercepat aliran investasi ke Banten.

Jababeka akan menggelontorkan dana sebesar Rp 4,83 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap hingga tahun 2022 yang merupakan target penyelesaian proyek.‎ (Yandhi/Gdn)