Mumpung Bunga Murah, Pemerintah Cari Utang Rp 276 Triliun

Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) mengusulkan kebutuhan pinjaman luar negeri selama lima tahun ke depan mencapai Rp 276 triliun. Utang ini diprioritaskan untuk proyek pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi tugas Kementerian PU Pera.

Menteri PU Pera, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, anggaran Kementerian PU Pera mencapai Rp 650 triliun periode 2015-2019. Sementara tahun ini, pagu anggarannya sebesar Rp 118 triliun.

"Kita belum tahu kan kurs rupiah lima tahun ke depan berapa, tapi supaya aman kita usulkan utang luar negeri US$ 15,7 miliar sampai US$ 23 miliar hingga 2019. Dalam rangka menjamin program dalam RPJMN," ujar dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Jika diitung dalam rupiah dengan kurs Rp 12.000 per dolar AS, maka nilai utang ini berkisar Rp 188,4 triliun hingga Rp 276 triliun selama lima tahun.

Basuki menambahkan, Kementerian PU Pera telah mengantongi utang luar negeri sekira Rp 9 triliun untuk tahun ini. Pinjaman tersebut, sambungnya, berasal dari JICA Jepang, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), Bank Dunia, Tiongkok, dan lainnya.

"Utang ini sudah on going dan digunakan untuk membangun jalan tol, waduk, irigasi, bendungan, proyek infrastruktur air minum. Mayoritas utang untuk proyek air minum karena menyangkut MDG's," kata dia.

Basuki mengaku, usulan pinjaman luar negeri tersebut belum final karena harus dibawa dan dikoordinasikan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin depan.

"Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan utang luar negeri yang murah karena kita akan masuk ke negara berpendapatan menengah. Kalau sudah masuk ke negara middle income, kita nggak akan punya fasilitas itu lagi. Itu tadi arahan Pak Menko," ujarnya.

Saat ditanyakan mengenai bunga pinjaman multilateral, Basuki mengaku tidak tahu. Namun Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pernah mengaku bunga pinjaman multilateral ini sangat murah sekira di bawah satu persen. (Fik/Ndw)