Menteri Sosial Imbau Pemda Bantu Biaya Distribusi Raskin

Liputan6.com, Palembang - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyayangkan penumpukan stok beras untuk rakyat miskin (Raskin) di gedung Perum Bulog Divre Sumatera Selatan Bangka Belitung.

Menurut Khofifah, penyaluran raskin yang cepat dan tepat sasaran dapat mempengaruhi penetrasi harga beras di pasaran. Stok raskin tercatat sebanyak 6.500 ton dalam satu bulan, namun yang baru terdistribusi sebanyak 9,12 persen saja.

"Saya melihat bahwa penumpukan seperti ini harus segera didistribusikan. Surat Perintah Alokasi (SPA) ke Bupati/Walikota agar segera diteruskan ke gudang Bulog Divre. Ketika distribusi raskin baik, kami dapat memonitor penetrasi harga beras di pasaran," ujar Khofifah, Rabu (4/3/2015).

Selain itu, ia mengimbau setiap kepala pemerintah daerah setempat untuk membantu biaya distribusi raskin. "Para penerima raskin itu sebesar Rp 1.600 per kilo gram. Pengiriman raskin ke titik distribusi itu tugas Bulog. Dari titik distribusi ke titik bagi itu tugas Pemda. Kami imbau agar Pemda bisa menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tingkat 2 (APBD)," tutur Khofifah.

Ia menambahkan, program beras raskin selama 17 tahun sudah masuk APBD sehingga APBD tingkat 2 jadi penting. Akan tetapi, bila pembagian APBD untuk biaya distribusi raskin tidak teranggarkan, Ia pun menyarankan agar biaya distribusi raskin ke titik bagi dibebankan oleh penerima raskin.

Khofifah menambahkan, pemerintah daerah juga dapat mengajukan anggaran tersebut ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 jika belum ada alokasi APBD untuk dana pendampingan.

"Bisa diajukan ke R-APBN 2016 nanti jika sekarang pemda belum ada alokasi APBD pendampingan. Bisa kami pertimbangkan terlebih dahulu. Kami melihat juga bagaimana awareness dan sharing daerah dalam proses perlindungan sosial. karena seharusnya anggaran perlindungan sosial itu sebesar 25 persen untuk masyarakat kurang mampu," ucapnya. (Ajeng R/Ahm)