Pabrik Microchip Terbesar Bakal Dibangun, Ini Kata BKPM Pusat

Logo BKPM

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan pabrik microchip oleh Asia Regency Holding Limited di Banten belum diketahui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Pabrik microchip ini diklaim terbesar di dunia.

"Saya belum tahu, jadi harus dicek dulu," ungkap Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Dia mengatakan, Asia Regency yang merupakan usaha patungan dari berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, USA, Singapura, China, dan Korea Selatan ini mungkin saja sudah melapor rencana investasi pembangunan pabrik microchip kepada BKPM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Banten.

"Bisa saja perusahaan sudah ke BKPM dan BKPMPT Banten, tapi belum menyampaikan permohonan perizinan. Saya perlu cek dulu apakah sudah ada izin dari BKPM," ujar Azhar.

Azhar mengaku, saat ini untuk memohon perizinan (izin prinsip) ke BKPM sudah dapat menggunakan sistem online. Langkah itu buat investor tak perlu repot menyambangi kantor BKPM Pusat.

Ia menjelaskan, nilai investasi sebuah pabrik microchip tergantung pada jenis teknologi yang digunakan, jenis microchip yang diproduksi dan kebutuhan tenaga kerja. Namun demikian, kata Azhar, BKPM Pusat akan siap membantu realisasi rencana penanaman modal tersebut.

"Semoga saja rencana investasi itu cepat direalisasikan dan kami akan mendukung penuh serta siap membantu mempercepat rencana investasi tersebut," papar dia.

Sebelumnya, Kepala BKPM PT Banten, Ranta Soeharta, mengatakan pabrik microchip di Banten Utara nantinya membutuhkan lahan seluas 200 hektar yang membutuhkan pasokan listrik mencapai 400 mega watt (MW) per hari.

"Rencananya akan mendirikan pabrik microchip terbesar di dunia, dan itu akan dibangun di Indonesia, tepatnya di Banten Utara," kata dia.

Guna menyukseskan proyek berskala internasional tersebut, pimpinan perusahaan Asia Regency Holding Limited telah bertemu dengan Gubernur Banten Rano Karno, untuk meminta izin dan bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait pendirian pabrik itu. (Fik/Ahm)