One Map Policy Diharapkan Permudah Pemerintah Atur Wilayah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terpaksa membatalkan rapat koordinasi dengan jajaran kementerian yang lain terkait pembahasan kebijakan satu peta (one map policy) pada Selasa (10/3/2015) ini.

Rapat sendiri batal dikarenakan para menteri harus menghadiri undangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun demikian, rapat dengan JK pun juga dinyatakan batal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan agenda rapat one map policy akan membahas penyatuan visi setiap daerah dalam mengatur wilayah. Sehingga, dalam pengambil kebijakan tidak ada sesuatu yang tumpang tindih.

"Jadi intinya nanti akan bahas, bagaimana Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur itu bisa disatukan dalam map yang sama. Sehingga semua orang berbicara dengan hal yang sama. Karena selama ini kita lihat ini parsial. Jadi kalo dilihat, banjir di Jakarta, ini ada hubungan dengan di Puncak. Bagaimana penataan Puncak, bagaimana penataan Cianjur," kata dia, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Tak sekadar banjir, contoh lain one map policy juga akan membahas dan mencari solusi terkait penangan macet di Jakarta dan sekitarnya. "Kemudian kita lihat juga kemacetan Jakarta, tidak lepas dari masalah Tangerang, Bekasi, Karawang," lanjutnya.

Dia mengatakan rapat ini hanyalah sebuah langkah awal untuk melihat persoalan wilayah. Nantinya, one map policy juga akan diterapkan ke seluruh Indonesia.

"Jadi nanti ini pertama dulu kita buat untuk wilayah ini, terus kalau sudah, kita buat yang seluruh Indonesia. Sehingga nanti benar-benar kita lihat secara utuh. Dari perpektif manapun. Tapi sekarang kita tunda rapatnya," tandasnya.

Rapat ini sendiri rencananya akan dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Dalam Negeri Tjahji Kumolo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, serta Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. (Amd/Nrm)