Pemerintah Targetkan Wirausaha RI Capai 2,5% dari Total Penduduk

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki target untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Salah satu cara untuk mencapainya, Kementerian Koperasi dan UKM bakal meningkatkan jumlah wirausaha di tahun 2015.

"Kami ingin nanti di tahun 2015 ini jumlah enterpreneur akan sebanyak 2,5 persen dari jumlah penduduk, kalau tahun lalu itu hanya 1,6 persen," kata‎ Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM‎, Tuti Ariati dalam acara Expert Group Discusion di Mandiri Club, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Dijelaskannya, untuk menjadi negara maju, negara harus memiliki jumlah enterpreneur minimal 2 persen dari total jumlah penduduknya.‎ Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, maka Indonesia membutuhkan minimal 4,8 juta wirausaha.

Untuk mewujudkan hal itu, ada beberapa hal yang telah diprogramkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertama, adanya program pemberian modal bagi para calon enterpreneur.‎ "Dalam hal ini memberikan modal paling banyak 25 juta‎," tegasnya. Sebelum diberikan, kementerian akan melakukan peninjauan terkait kebutuhan dan kapasitas jenis usahanya masing-masing.

Kedua, tak hanya sekedar memberikan modal, pihaknya juga akan melakukan pendampingan dengan memberikan beberapa pelatihan mulai dari pemahaman wirausaha hingga bagaimana membaca peluang pasar.

"Kami juga ada kerja sama dengan Kemenkumham untuk dapat memproses Hak Kekayaan Industrinya (HAKI) secara gratis," tegas Tuti.

Sebelumnya, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga akan menyinergikan pembinaan wirausaha atau usaha Kecil Menengah di berbagai lembaga. Saat ini, Kementerian KUKM telah meminta data ke 23 lembaga pemerintah yang memiliki program pembinaan wirausaha atau UKM dan telah terkumpul sekitar 42 juta informasi tentang pelaku UKM di Indonesia.

Pembinaan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian KUKM tetapi tersebar di berbagai instansi. Padahal untuk mengoptimalkan pengembangan UKM perlu sinergi pembinaan agar lebih terarah dan efektif.

Data yang terkumpul dari berbagai instansi akan terus di validasi sehingga pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah UKM di Indonesia. Dengan akurasi data diharapkan program-program pengembangan dapat lebih optimal. (Yas/Gdn)