Paket Kebijakan Pemerintah Dinilai Pro Asing

Liputan6.com, Jakarta Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah guna mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai hanya menguntungkan korporasi asing dan pengusaha besar.

Sekretaris Jenderal Seknas FITRA Yenny Sucipto mengatakan, dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini justru memperbesar kesenjangan antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal, terutama skala kecil dan menengah.

"Paket kebijakan lebih pro terhadap investor asing, di mana salah satunya memberikan tax allowance, tambahan insentif khusus, membebaskan PPN, bea anti dumping," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Yenny, dalam membuat kebijakan, pemerintah lebih mengutamakan sektor informal dan usaha kecil menengah agar mampu membuka akses usaha yang lebih besar. Pasalnya, sektor inilah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

"Pemerintah dalam waktu dekat harus mengeluarkan kebijakan yang pro kepada informal, bukan pro kepada investor asing," lanjutnya.

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dibuat pemerintah juga dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada sektor usaha kecil dan menengah. Ini juga perlu diperbaiki agar Indonesia tidak kembali mengalami krisis ekonomi dalam situasi saat ini.

"Dalam RPJMN itu tidak ada jelas desain ke sana, bagaimana keberpihakan pemerintah ke sektor riil," tandas dia. (Dny/Nrm)