Hasil Lawatan Jokowi: Toyota Bakal Investasi Rp 20 Triliun di RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah kembali ke Indonesia, setelah selama satu minggu melakukan lawatan ke beberapa negara di Asia seperti Jepang dan China.

Dari hasil lawatannya tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyebutkan ‎perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota menjadi investor paling besar.

"Kalau Jepang‎ itu seperti Toyota (yang terbesar), untuk beberapa tahun ke depan nilainya Rp 20 triliun," kata Franky di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (30/3/2015).

Sebagai perusahaan yang mmeiliki tingkat konsumsi sangat tinggi untuk produk otomotif, Franky menjelaskan, hal itu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja serta menciptkan industri komponennya.

Dengan adanya industri komponen yang lebih kompetitif dan lebih maju, diharapkan akan mendorong ekpor indonesia lebih banyak sehingga dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan.

Seperti diketahui sebelumnya, saat Presiden Jokowi mengunjungi Toyota, perusahaan tersebut menyatakan komitmen investasi baru senilai Rp 20 triliun atau sekitar US$ 1,6 miliar. Investasi Toyota tersebut hingga tahun 2018

"Komitmen tersebut untuk perluasan industri, sehingga ekspor mereka dapat ditingkatkan tiga kali lipat dari 200 ribu menjadi 600 ribu. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi sektor otomotif secara otomatis mendatangkan industri komponennya, " kata Franky.

Franky menambahkan, selain Toyota, Suzuki juga menyampaikan komitmen perluasan  investasi senilai US$ 1 miliar dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Menurut Franky, Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Jepang menekankan pada perluasan investasi dan peningkatan ekspor.  

"Sementara itu, pemerintah akan memperhatikan apa yang menjadi kendala investor, antara lain, penanganan di pelabuhan serta kelancaran jalur pengiriman pelabuhan – pabrik," tambah Franky.

Tetap Lindungi Industri Komponen Nasional Lebih lanjut, Franky Sibarani menegaskan BKPM tetap berkomitmen untuk melindungi industri komponen nasional.

Perlindungan tersebut ditunjukkan dengan mendorong masuknya industri komponen asing, yang diperkirakan mengikuti peningkatan investasi otomotif, ke arah komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau menggunakan teknologi baru.  (Yas/Ndw)