Pengusaha: RI Belum Butuh Kereta Super Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani delapan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Salah satu yang disepakati pembangunan kereta super cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pembangunan kereta super cepat  tersebut sebenarnya akan membantu mobilitas dan sistem logistik di Indonesia jika dibangun dalam jarak yang panjang.

"Tentu akan banyak membantu soal mobilitas orang maupun barang, mungkin akan perbaiki sistem logisitik kita," ujarnya dalam diskusi bertemakan 'Assessing President Joko Widodo's Visits to Japan and China' di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Meski demikian, Suryo menilai untuk saat ini kebutuhan akan kereta cepat di Indonesia belum terlalu mendesak. Menurutnya, kecepatan kereta yang ada saat ini hanya butuh tingkatkan dua hingga tiga kali lipat saja untuk mendukung pergerakan masyarakat dan logistik.

"Tapi apakah Indonesia butuh atau tidak? ya sekarang kecepatan kereta 80 kilometer (km) per jam, dengan itu jadi 350 km per jam. Hemat saya tidak perlu secepat itu, 2-3 kali lipatnya (dari 80 km per jam) saja sudah lumayan," lanjutnya.

Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta ini juga tidak sedikit. Hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk dijadikan program pembangunan yang prioritas.

"Tapi itu semua kan ada hitung-hitungannya. Biayanya juga tidak sedikit," tandas dia. (Dny/Ndw)