Pemerintah Bakal Turun Tangan Tindak Investasi MMM

Liputan6.com, Jakarta Investasi penggalangan dana, Mavrodi Mondial Moneybox atau dikenal dengan Manusia Membantu Manusia (MMM) kembali mengincar mangsa baru. Padahal perusahaan investasi ini pernah kolaps pada tahun lalu, tapi muncul lagi dan berani beriklan di surat kabar sampai televisi. 

 

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku bakal turun tangan. Selepas dari lawatan ke Rusia, dia akan menggelar rapat koordinasi khusus terkait merebaknya jaringan MMM di Indonesia. 

 

"Begitu pulang dari Rusia, saya akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Ada rakor khusus nanti," ungkap dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Rabu (8/4/2015). 

 

Sofyan mengatakan, telah berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan mengenai investasi MMM ciptaan Mavrodi ini. 

 

"Saya sudah bicara, dan sepertinya tidak ada nilai tambah dari MMM. Bahkan cenderung banyak mudharatnya, karena itu moneybox. Bukan lotere tapi lebih kepada program spekulasi dan lainnya," jelas dia. 

 

Sofyan berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah mempercayai investasi MMM atau investasi lain yang menawarkan imbal hasil sampai 30 persen dan sangat menggiurkan. 

 

"Saya ingatkan masyarakat supaya hai-hati, jangan percaya hal-hal seperti itu. Jika ada unsur penipuan, maka kita akan mengambil tindakan," tegas dia. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Literasi dan Edukasi OJK, Lasmaida S Gultom mengungkapkan, OJK sedang menjajaki investasi MMM bisa masuk ke Indonesia tanpa mengantongi izin dari OJK. 

 

"Sedang dijajaki bagaimana caranya ke sini. Kami juga berupaya mendatangi TV One dan Global TV yang sudah mengiklankan MMM. Ini kerja sama dengan Kemkominfo artinya tidak satu tangan," ujar dia. 

 

OJK, ditegaskan Lasmaida, tidak memberikan izin pengoperasian investasi MMM di Tanah Air. Regulator ini juga mengaku belum mengetahui kementerian yang mengeluarkan surat izin bagi investasi itu beroperasi di Indonesia.

 

"Kami belum tahu Kementerian mana yang memberi izin. Yang jelas OJK tidak menerbitkan izin itu. Kami akan terus melakukan edukasi preventif agar masyarakat menghindari produk investasi yang belum jelas izinnya," terang Lasmaida.(Fik/Nrm)