Samakan Pandangan, Seluruh BKPM Daerah Berkumpul di Jawa Timur

Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional

Liputan6.com, Surabaya - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggelar acara Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh 400 perwakilan BKPM Daerah dari seluruh Provinsi atau Kabupaten dan Kota guna menyamakan pandangan mengenai bagaimana menyambut para investor dengan perizinan yang cepat, sederhana dan transparan.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, kegiatan tersebut sangat strategis untuk melihat tugas dan tantangan bersama dalam meningkatkan investasi yang berkualitas untuk dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah, penyediaan lapangan kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan sumber penerimaan negara.

"Dan semuanya nanti akan bermuara pada peningkatan lapangan usaha bagi kesejahteraan masyarakat. Intinya, kami mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama mengharmonisasikan program dan kegiatan peningkatan investasi agar target realisasi Rp 519 Triliun dapat tercapai pada akhir tahun ini," tuturnya setelah kapada wartawan setelah konferensi pers, Selasa (14/4/2015).

Franky menambahkan, BKPM akan mensinergikan kebijakan yang pro investasi baik di pusat maupun daerah, khususnya kebijakan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

"Kami terapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan PTSP Pusat yang ada di BKPM serta menggunakan sistem online yang terintegrasi dengan PTSP Pusat," tandasnya.

Sekedar diketahui bahwasanya sampai Maret 2015, Singapura sebagai negara paling tinggi berinvestasi di Indonesia, yakni mencapai US$ 26 miliar, disusul Jepang dengan nilai US$ 12 miliar, Amerika Serikat sebesar US$ 7,4 miliar, Korea Selatan sebesar US$ 6,8 miliar, Belanda sebesar US$ 5,6 miliar.

Sementara, Malaysia sebesar US$ 4,1 miliar, China sebesar US$ 1,5 miliar dan Taiwan sebesar US$ 1,4 miliar. (Dian Kurniawan/Gdn)