Waskita Ambisi Tuntaskan Tol Trans Jawa yang Mangkrak 20 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berjanji untuk merampungkan dua ruas jalan tol Trans Jawa jika DPR merestui penerbitan saham baru atau rights issue yang rencananya akan dilaksanakan pada Juni 2015. Dua ruas tersebut adalah Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Direktur Utama Waskita Karya, M Choliq mengatakan, perseroan mengantongi Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme rights issue sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan aksi korporasi ini, Waskita akan meraup dana publik Rp 1,8 triliun sehingga total dalan yang bisa didapat dalam rights issue tersebut Rp 5,3 triliun.

"Kami akan fokus menyelesaikan pembangunan tol yang macet di Jawa. Dari seluruh Trans Jawa, tinggal dua paket yakni Pemalang-Batang sepanjang 39 Km dan Batang-Semarang membentang 75 Km," jelasnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Choliq mengaku, pembangunan ruas tol Trans Jawa mangkrak selama 20 tahun karena masalah pembebasan lahan. Untuk itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan melakukan pendekatan dengan pemilik konsensi lama secara bisnis to bisnis.

"Jadi kalau dua paket ini tersambung, maka ruas tol Trans Jawa Merak-Pasuruan akan tersambung dan selesai pada akhir 2018. Trans Jawa sudah 20 tahun lebih mangkrak," tegasnya.

Menurut Choliq, Waskita Karya akan menggelar rights issue pada Juni 2015 dengan rentang harga saham Rp 1.100 sampai Rp 1.600 per lembar. Jumlah saham yang diterbitkan 29,6 persen dari saham yang ditempatkan. 

"Respons investor waktu ada niat rights issue, harga saham Waskita langsung turun dari Rp 1.800 menjadi 1.560 per lembarnya. Tapi sekarang harganya sudah balik ke Rp 1.800 per lembar," papar dia.

Jika pelaksanaan rights issue mundur dari jadwal, Choliq memastikan bahwa perseroan akan kesulitan membukukan target laba bersih menjadi Rp 1 triliun dari Rp 650 miliar. Pasalnya, dia menjelaskan, dengan dana Rp 5,3 triliun, perseroan akan memperoleh proyek lebih besar selama enam bulan.

"Kalau mundur, cost of money bengkak, satu bulan saja Rp 53 miliar. Jika enam bulan, ya tinggal kali saja. Jadi dampaknya ke kinerja perseroan terdilusi," paparnya.

Dampak lain, Choliq mengaku, perseroan harus melakukan audit ulang dan penanganan proyek sebagai agen pembangunan akan terlambat, misalnya menggarap proyek jalan tol.

"Selain itu, kami tidak akan bisa menyetor dividen lebih besar dibanding tahun lalu. Karena dengan rights issue, laba bisa naik dua kali lipat, sehingga deviden bisa meningkat juga," tandas dia.(Fik/Gdn)